Bapanas Tegaskan Petani Bebas Jual Jagung di Atas HPP Rp6.400

Penulis: Indra Firmansyah  •  Rabu, 18 November 2026 | 09:23:02 WIB
Deputi Bapanas Hermawan menegaskan petani bebas menjual jagung di atas HPP Rp6.400 per kilogram.

DI YOGYAKARTA — Badan Pangan Nasional memastikan tidak ada sanksi pidana bagi petani yang menjual jagung di atas Harga Pembelian Pemerintah. Kewajiban membeli pada HPP Rp6.400 per kilogram hanya mengikat Perum Bulog, sementara saat harga pasar tinggi pembelian diserahkan ke swasta.

Kepastian itu disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan dalam pertemuan dengan asosiasi petani di Jakarta, Senin (16/11). Forum tersebut digelar untuk meluruskan kekhawatiran yang muncul setelah terbitnya Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 tentang pengenaan sanksi pelanggaran ketentuan harga pangan.

Hermawan menegaskan HPP adalah batas minimal pembelian yang menjadi kewajiban Bulog, bukan plafon harga bagi petani. Ketika harga pasar sedang tinggi, pemerintah tidak memaksa Bulog menyerap dan membiarkan swasta yang membeli.

"Tidak ada pemerintah melarang petani menjual harga di atas HPP. Yang wajib membeli jagung Rp6.400 (sesuai HPP) itu adalah Bulog. Jadi pada saat harga lagi tinggi, pemerintah setop, yang beli adalah swasta," ujar Hermawan.

Tiga Tingkat Harga Jagung dalam Ketentuan Bapanas

Dasar hukum HPP jagung pipilan kering tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025, yang kemudian diperkuat melalui surat edaran tahun berikutnya. Ada tiga tingkat harga yang dibedakan berdasarkan kadar air, bentuk penyerahan, dan kandungan aflatoksin.

  • Rp5.500 per kilogram di tingkat petani, kadar air 18-20 persen, tanpa ketentuan aflatoksin
  • Rp6.400 per kilogram untuk jagung dalam kemasan dengan serah terima di gudang Bulog, kadar air maksimal 14 persen, aflatoksin maksimal 50 ppb
  • Rp6.250 per kilogram untuk jagung curah dengan spesifikasi kadar air dan aflatoksin yang sama

Menurut Hermawan, justru pada panen raya ketentuan ini melindungi petani. Saat harga domestik jatuh, Bulog wajib menyerap sesuai HPP sehingga petani punya pembeli terakhir.

"Harga yang ditetapkan seperti ini, Bulog beli. Ini sangat bermanfaat pada saat panen raya. Pada saat harga lagi jatuh. Bulog wajib membeli sesuai HPP," kata dia.

Bulog Serap 240,7 Ribu Ton Jagung hingga Pertengahan November

Realisasi penyerapan Bulog atas jagung produksi dalam negeri mencapai 240,7 ribu ton hingga pertengahan November 2026. Penyerapan Oktober tercatat 2.308 ton, sedangkan periode 1-15 November sebanyak 3.443 ton.

Angka itu menunjukkan fungsi Bulog sebagai penyerap terakhir baru aktif ketika harga di tingkat petani melemah. Jika harga pasar sudah di atas HPP, Bulog tidak bisa membeli dan swasta yang mengambil alih.

"Kalau Bulog, misalnya sekarang Rp7.000, Bulog kan tidak bisa serap karena harga pemerintah Rp6.400, silakan dari swasta nyerap, boleh, itu tidak dilarang. Tidak ada pidananya," ujar Hermawan.

Kekhawatiran Pedagang yang Membuat Petani Jember Ragu

Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jember Jumantoro mengakui sempat khawatir surat edaran tersebut memicu polemik di lapangan. Informasi yang beredar menyebut pedagang enggan membeli jagung petani karena takut dikenai sanksi.

"Kami tidak ingin surat edaran itu menjadi polemik, karena pada saat petani menjual jagungnya, alasannya dampak dari surat edaran. Takut dipenjara (kata) pedagang, sehingga kami paksa ingin ketemu. Saya terima kasih kepada Pak Deputi," ujar Jumantoro.

Setelah mendapat penjelasan langsung, Jumantoro menilai kekhawatiran petani muncul akibat kesalahpahaman. Ia menyebut keterbukaan Bapanas membuat persoalan itu lebih terang bagi petani di daerah.

"Keterbukaan Pak Hermawan ini menjadi cerah buat kami. Menjadi apa? Buat kami-kami semuanya, kami selaku petani merasa bangga hari ini. Ternyata ketakutan itu karena salah persepsi," ujarnya.

Sanksi Rp1,5 Miliar Ditujukan ke Distributor Besar

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan penindakan pelanggaran harga pangan menyasar pelaku usaha besar, bukan petani maupun pedagang kecil. Pernyataan itu disampaikan di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11).

"Ketentuan denda dan penjara itu bagi yang mempermainkan harga. Dan itu berlaku untuk distributor dan produsen khusus yang level atas. Yang melakukan itu produsen dan distributor besar," kata Amran.

Surat edaran Bapanas tertanggal 10 November 2026 mengatur kepatuhan pelaku usaha untuk beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan sejumlah pangan pokok lain. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan dari peredaran.

Jika ditemukan bukti awal tindak pidana pangan, pelaku dapat diproses dengan ancaman penjara maksimal tujuh tahun dan denda Rp1,5 miliar. Bapanas menegaskan ancaman itu tidak berlaku bagi petani yang menjual hasil panennya di atas HPP.

Reporter: Indra Firmansyah
Sumber: cnnindonesia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top