KEBUMEN — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen Agung Nur Wahid menyebut perubahan kebijakan fiskal dari pusat itu menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. DPRD bersama pemerintah daerah diminta lebih cermat menentukan skala prioritas pembangunan.
Pemangkasan terbesar pada pos dana desa (DD). Sebelum penyesuaian, alokasi DD Kebumen sebesar Rp 373 miliar. Setelah penyesuaian, pos itu berkurang Rp 225 miliar.
Selisih itu menjadi porsi terbesar dari total pengurangan TKD Rp 324 miliar yang diproyeksi untuk tahun anggaran 2027.
Agung menjelaskan, pengurangan alokasi TKD baru diketahui setelah muncul surat Plt Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tertanggal 29 September 2026. Surat itu berisi Penyampaian Rancangan Alokasi TKD Tahun Anggaran 2027.
Surat tersebut masuk saat pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 sedang berjalan. Dampaknya, asumsi anggaran yang sebelumnya disepakati dalam KUA-PPAS 2027 dan RKPD 2027 seketika berubah signifikan.
Bagi Agung, angka baru itu memaksa DPRD dan pemda menata ulang prioritas. Ia menegaskan posisi politik anggaran daerah.
"APBD itu uang rakyat. Pesan utamanya, DPRD ingin memastikan kebijakan anggaran harus berpihak kepada rakyat," tegasnya, Jumat (20/11).
Pemangkasan TKD tidak hanya menyentuh dana desa. Alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kebumen juga termasuk pos yang terdampak dari pengurangan Rp 324 miliar tersebut.
Pemerintah daerah belum memerinci besaran potongan per pos di luar dana desa. Yang jelas, KUA-PPAS dan RKPD 2027 yang sudah disepakati harus disesuaikan dengan rancangan alokasi terbaru dari Kemenkeu.
Dengan TKD berkurang Rp 324 miliar, ruang fiskal Pemkab Kebumen menyempit. Program yang bergantung pada dana transfer pusat, terutama di tingkat desa, berpotensi mengalami penyesuaian jadwal maupun skala.
DPRD meminta prioritas pembangunan diarahkan ke kebutuhan paling mendesak warga. Pembahasan RAPBD 2027 masih berlangsung, dan perubahan asumsi anggaran akan menentukan arah belanja daerah tahun depan.