SLEMAN — Capaian baku mutu air Kabupaten Sleman pada 2025 tercatat 72,32, sementara target yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 75,43. Selisih angka itu menjadi dasar sorotan Ismi Sutarti, legislator dari daerah pemilihan Sleman 5 yang meliputi Gamping dan Mlati.
Menurut Ismi, persoalan utama bukan sekadar angka di laporan. Warga masih mengadu kepadanya soal pembuangan air limbah domestik yang tidak semestinya, termasuk aliran limbah rumah tangga yang berakhir di sungai.
Praktik pembuangan sembarangan itu membuat air tanah ikut tercemar. Sungai pun disebut mengandung bakteri E.coli yang bisa memicu penyakit pada manusia dan hewan.
Ismi meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat. Edukasi ke masyarakat soal larangan membuang air limbah domestik sembarangan ia nilai sebagai langkah pertama yang mendesak.
Langkah berikutnya, pengecekan sumur-sumur warga. Sumur yang tercemar bakteri E.coli perlu dipetakan, lalu disterilisasi atau setidaknya diturunkan kadar bakterinya.
Ismi berharap Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) bisa menopang perbaikan baku mutu air di Sleman. Regulasi itu, katanya, harus dikawal bersama.
"Makanya regulasi ini harus kita kawal bersama," tutur kader Partai NasDem tersebut.
Ia juga mengimbau warga menaati aturan. Air limbah rumah tangga sebaiknya tidak dialirkan ke saluran drainase atau irigasi, melainkan ke septic tank di pekarangan rumah masing-masing.
Selain taat aturan, warga diminta proaktif memantau kondisi sanitasi di lingkungan tempat tinggal. Pengawasan kolektif dinilai lebih efektif daripada menunggu tindakan aparat.
Ismi menyoroti pelaku usaha yang menghasilkan air limbah domestik dalam jumlah besar. Mulai dari warung makan, jasa laundry, cucian kendaraan, hingga perhotelan.
Kantor-kantor pemerintahan, baik vertikal maupun daerah, ia sebut tak luput dari pengawasan. Tujuannya memastikan tidak ada yang membuang limbah domestik sembarangan.
"Air limbah itu harus diolah dulu. Dinetralkan. Sebelum dialirkan ke saluran air," ingatnya.
Untuk meringankan pelaku usaha, Ismi mendorong pemerintah memfasilitasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (ipal) komunal. Lokasi yang ia usulkan antara lain pusat kuliner dan kawasan pedagang kaki lima.
Sarana sanitasi itu perlu dikontrol rutin agar tidak membeludak dan mencemari lingkungan. Desainnya pun harus berorientasi jangka panjang supaya mampu menampung limbah bervolume besar.