DI YOGYAKARTA — Maruli menyatakan akan mengecek langsung kebenaran informasi yang beredar, meskipun ia meyakini tidak ada prajurit yang bertindak seekstrem itu. "Kayaknya enggak mungkin seekstrem itu ya, masa ada sekolah yang ditiadakan gitu," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Maruli, mustahil sebuah lembaga pendidikan yang sudah terdaftar di dinas pendidikan dan kebudayaan setempat bisa dibubarkan begitu saja. Ia menilai narasi yang berkembang di media sosial tidak berdasar pada fakta administrasi yang jelas.
"Menurut saya enggak, enggak normal kalau ada orang membubarkan sekolah," kata jenderal bintang empat itu. Ia menekankan bahwa institusi pendidikan memiliki status hukum dan prosedur perlindungan yang ketat.
Isu penggusuran ini sebelumnya ramai diperbincangkan di platform digital, memicu kekhawatiran publik tentang program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Maruli mengakui banyak berita yang perlu diklarifikasi secara detail agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
"Jadi memang hal-hal seperti ini harus detail kita klarifikasi ya," tegasnya. Ia memastikan TNI tidak akan menoleransi tindakan sepihak yang merugikan masyarakat, apalagi menyangkut fasilitas pendidikan dasar.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif strategis TNI yang bertujuan memperkuat perekonomian desa. Namun, dalam pelaksanaannya, isu perebutan lahan kerap muncul sebagai tantangan utama di daerah-daerah dengan kepadatan aset publik.
KSAD menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Tujuannya memastikan tidak ada aset negara, termasuk tanah sekolah, yang terdampak tanpa prosedur resmi.
Maruli menambahkan, pihaknya akan mengirim tim untuk melakukan verifikasi langsung ke Ende. Langkah ini diambil sebagai bentuk akuntabilitas TNI terhadap publik.
Kasus ini menjadi contoh bagaimana informasi yang belum terverifikasi bisa cepat menyebar dan memicu reaksi luas. Maruli mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada konten viral yang belum jelas sumbernya.
"Ini harus detail kita klarifikasi," ujarnya mengulangi. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen TNI untuk transparan dalam setiap langkah operasionalnya, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ende mengenai adanya rencana relokasi atau penutupan SD di wilayah tersebut. TNI pun menjamin program Kopdes Merah Putih berjalan sesuai koridor hukum.