YOGYAKARTA — Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Giwangan baru mengantongi omzet sekitar Rp 5 juta pada bulan pertama operasinya. Angka itu masih jauh dari cukup untuk menutup biaya operasional sekaligus memperbanyak stok barang yang diminta warga.
Ketua KKMP Giwangan, Sudaryanto, mengatakan koperasi yang dikelolanya baru beroperasi sejak 22 Mei 2026. "Omzet bulan Mei kemarin baru sekitar Rp5 juta karena memang baru dibuka. Untuk bulan Juni ini laporannya masih kami susun," ujarnya di Yogyakarta, Senin (29/6/2026).
Meski omzet masih minim, minat masyarakat mulai tumbuh. Warga berbondong-bondong membeli minyak goreng, gula, tepung, dan telur karena harga yang ditawarkan jauh di bawah pasar. Minyak goreng Minyakita, misalnya, masih dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter, sementara di pasar tradisional sudah tembus Rp 20 ribu hingga Rp 21 ribu.
"Kami berkomitmen menjual sesuai HET. Untuk minyak goreng kami masih menjual Rp15.700 sementara di pasar sudah Rp20 ribu lebih," kata Sudaryanto.
Namun, modal awal yang hanya Rp 15 juta membuat pengelola belum mampu memenuhi seluruh permintaan. Warga kerap meminta tambahan barang seperti bumbu dapur, tapi stok belum bisa ditambah secara signifikan.
Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah sumber daya manusia. Hingga kini, KKMP Giwangan belum memiliki manajer profesional, kasir khusus, atau karyawan tetap. Seluruh operasional mulai dari melayani pembeli hingga mengatur stok dilakukan secara bergantian oleh pengurus dan anggota koperasi, bahkan melibatkan anak-anak pengurus yang masih kuliah dan sekolah.
"Kami belum punya karyawan. Semua masih dikerjakan pengurus secara bergantian, bahkan dibantu anak-anak saya yang masih kuliah maupun sekolah," ujar Sudaryanto.
Sudaryanto mengungkapkan, dukungan yang diterima dari pemerintah selama ini hanya berupa subsidi pembelian barang dari pemasok tertentu. Tidak ada bantuan fisik, modal, atau subsidi operasional yang diterima koperasi. Kondisi ini kontras dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah pedesaan yang gencar mendapat sokongan dari pemerintah pusat dan daerah.
"Yang ada hanya subsidi pembelian barang tertentu dari distributor atau pemasok," katanya.
Persoalan KKMP ini turut menjadi perhatian DPRD DIY. Dewan mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program koperasi kelurahan, termasuk investigasi pelatihan manajer koperasi. Desakan itu muncul setelah lima peserta pelatihan meninggal dunia akibat metode pelatihan fisik yang diterapkan.
Belum jelasnya petunjuk teknis (juknis) operasional KKMP juga dinilai membuat koperasi-koperasi kelurahan seperti menjadi "anak tiri" dibandingkan program koperasi desa yang lebih matang regulasinya.