DI YOGYAKARTA — Pemerintah tengah menguji efektivitas program makan bergizi gratis melalui serangkaian langkah penyesuaian di lapangan. Jika berhasil, penghematan yang dihasilkan pada tahun ini akan otomatis terbawa ke perhitungan anggaran 2027.
"Pada dasarnya akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya enggak sebesar yang dia anggarkan dan dipakai nanti," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
Pernyataan ini mengindikasikan adanya ruang fiskal yang lebih longgar untuk program prioritas pemerintah, meski detail besaran pemangkasan belum diungkap. Sebelumnya, BGN berhasil menekan pagu 2026 dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun setelah melalui proses penataan. Untuk RAPBN 2027, pemerintah telah mengalokasikan Rp 240,2 triliun dengan target penerima manfaat 72,1 juta orang.
Salah satu sumber efisiensi datang dari restrukturisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Penambahan unit baru tidak serta-merta berarti seluruh rencana pembukaan direalisasikan. Sejumlah dapur yang tidak sesuai desain justru akan ditutup.
"Ada yang dibuka, ada yang ditutup juga kan? Tadi 13 ribu (dapur baru MBG) ini saya enggak tahu, tadi enggak didiskusikan. Tapi begini, dia juga bilang akan ada yang ditutup berapa ratus (dapur) ya? Yang enggak sesuai dengan desain," jelas Purbaya.
BGN saat ini masih memiliki sekitar 13 ribu dapur dalam antrean alokasi, serta menyiapkan 2.700 dapur baru yang dibuka bertahap, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pembukaan di wilayah 3T dipastikan tidak menambah beban anggaran karena menggunakan mekanisme realokasi antarpos.
Selain itu, skema insentif harian sebesar Rp 6 juta per SPPG juga tengah dikaji ulang. Perubahan ini ditujukan agar penyaluran dana lebih tepat sasaran, dengan detail teknis diserahkan sepenuhnya kepada BGN.
Di tengah upaya penghematan, permintaan dari institusi pendidikan justru disebut masih tinggi. Purbaya mengaku telah meminta BGN untuk mempublikasikan data sekolah yang mengajukan diri guna menunjukkan tingkat adopsi program di masyarakat.
"Saya nanya-nanya aja (ke Sudaryono), ada enggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta dan itu cukup masif yang minta," katanya.
"Saya bilang kalau itu, Anda umumkan lah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau enggak bilang semuanya ya, sebagian besar," tambah Purbaya.
Langkah transparansi ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas publik atas program yang menyerap anggaran triliunan rupiah. Sementara itu, dari pagu Rp 229 triliun pada 2026, realisasi penyaluran telah mencapai Rp 117 triliun atau sekitar 56 persen hingga saat ini.