DI YOGYAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi akan meminta penjelasan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin terkait pembatalan impor KRL dari Jepang. Dudy mengaku belum berkoordinasi dengan KAI soal rencana tersebut dan menegaskan prioritasnya adalah masyarakat mendapat kereta sesuai standar keselamatan.
Pernyataan itu disampaikan Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia mengaku baru mengetahui perkembangan tersebut dari pemberitaan media, bukan dari komunikasi resmi perusahaan pelat merah itu.
Menurut Dudy, Bobby menyampaikan bahwa produksi KRL akan diserahkan kepada industri dalam negeri, yakni PT INKA. Langkah itu dinilai sebagai upaya memajukan industri nasional.
"Kalau yang saya lihat di media, Dirut KAI menyampaikan bahwa menjadi pertimbangan untuk menggunakan produk INKA ya, memajukan industri dalam negeri," ujar Dudy.
Meski begitu, Dudy menegaskan prioritas utamanya bukan soal asal produksi kereta. Baginya, yang paling penting adalah masyarakat bisa mendapatkan kereta yang layak dan memenuhi standar keselamatan.
"Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan," kata dia.
Dudy menyerahkan keputusan bisnis pengadaan KRL kepada PT KAI. Namun ia mengingatkan bahwa industri perkeretaapian nasional saat ini membutuhkan tambahan armada, sehingga keputusan itu tidak bisa dilepas dari kebutuhan pasar.
Ia juga meminta KAI mempertimbangkan industri dalam negeri dan mengomunikasikan rencana pengadaan dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan. Koordinasi lintas kementerian dinilai perlu agar keputusan pengadaan tidak berbenturan dengan kepentingan industri nasional.
"Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita," tutur Dudy.
Harapan serupa disampaikan soal pelayanan. Dudy ingin kereta yang nanti beroperasi benar-benar meningkatkan kualitas layanan bagi penumpang.
Sebelumnya, Bobby Rasyidin menegaskan KAI batal mengimpor KRL bekas dari Jepang. Ia menyampaikan komitmen mendukung produksi karya anak bangsa, dengan sebagian produksi diserahkan kepada PT INKA.
"Enggak ada, kita enggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," jelas Bobby usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/11/2026).
KAI membutuhkan 23 trainset atau rangkaian kereta. Dari jumlah itu, delapan di antaranya masuk kategori mendesak. Bobby menargetkan seluruh kebutuhan terealisasi dalam dua sampai tiga tahun ke depan.
"Banyak, jadi ada 8 yang urgent kemudian total 23 trainset. Kita akan percepat 2 sampai 3 tahun 23 trainset baru," ujar dia.
Pembatalan impor KRL menempatkan KAI pada posisi harus menyeimbangkan percepatan penambahan armada dengan dukungan terhadap industri dalam negeri. Kebutuhan 23 trainset dalam waktu singkat menjadi ujian bagi kapasitas PT INKA, sementara Kementerian Perhubungan menuntut jaminan keselamatan dan kualitas layanan tetap terjaga.