Komisi VII DPR RI mendorong pengembangan hilirisasi kakao di Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu desa wisata unggulan yang telah meraih pengakuan internasional. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai perpaduan pariwisata dan pertanian di Nglanggeran menjadi paket wisata yang berpotensi meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
GUNUNGKIDUL — Desa Wisata Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi lokasi kunjungan kerja Komisi VII DPR RI untuk melihat langsung pengembangan hilirisasi kakao. Rombongan meninjau sejumlah titik yang berpotensi dikembangkan, mulai dari kawasan wisata hingga lahan pertanian dan perkebunan kakao.
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menyebut Nglanggeran sebagai salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Penghargaan Best Tourism Village Award pada 2021 dari organisasi pariwisata dunia menjadi bukti pengakuan tersebut.
Dari Kebun Kakao hingga Produk Olahan
Dalam kunjungan itu, anggota Komisi VII DPR RI diajak menyusuri sejumlah lokasi yang menunjukkan proses hilirisasi kakao secara utuh. Mulai dari penanaman, pemanenan, pemrosesan, hingga pengolahan menjadi produk olahan.
Rahayu menilai apa yang dilakukan pengelola Nglanggeran menunjukkan hilirisasi yang berjalan nyata di tingkat desa. Komoditas kakao ikut berkembang seiring majunya sektor pariwisata, sehingga perkebunan dan pertanian juga merasakan dampaknya.
"Di sini kita melihat komoditas kakao (ikut berkembang), jadi perkebunan dan pertanian pun juga kena dampak (pariwisata maju)," ujarnya.
Menurut dia, hilirisasi yang dijalankan warga menghasilkan nilai tambah dan daya saing bagi masyarakat lokal. Hasilnya bahkan berkontribusi ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.
Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Peran Pokdarwis
Rahayu memberikan apresiasi kepada pengelola dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) Nglanggeran yang dinilai mampu memajukan pariwisata berdampak langsung ke masyarakat. Pariwisata yang dikelola warga, kata dia, menciptakan efek berganda bagi UMKM lokal.
"Pokdarwis di sini memang luar biasa, hasil dari pariwisata menjadi multiplier effect untuk UMKM lokal," katanya.
Dari informasi yang diterima rombongan, sebagian hasil pengelolaan wisata Nglanggeran masuk sebagai pemasukan BUMDes. Sebagian lain disisihkan untuk membantu dusun sekitar, termasuk membiayai kegiatan kesenian.
"BUMDes-nya berkontribusi bahkan punya CSR untuk masyarakat sekitar, karena tentunya masih ada banyak masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan maupun juga masih miskin. Ini yang kita sangat sambut baik," ujarnya.
Harapan agar Nglanggeran Jadi Tolok Ukur Desa Wisata Lain
Rahayu menyampaikan agar Kementerian Pariwisata menjadikan desa wisata yang sudah berprestasi sebagai praktik baik. Nglanggeran diusulkan menjadi tolok ukur indikator bagi desa wisata lain di Indonesia.
"Kita sampaikan kepada kementerian terkait khususnya Kemenpar agar semua desa wisata yang sudah memiliki sepak terjang yang luar biasa untuk dijadikan best practice dan bisa menjadi tolak ukur indikator untuk desa wisata-desa wisata yang lain," ujarnya.
Ketua Pokdarwis Nglanggeran Mursidi menilai kunjungan Komisi VII DPR RI penting untuk berbagi informasi dan berkolaborasi meningkatkan kualitas desa wisata. Pihaknya menyampaikan bahwa pariwisata berbasis masyarakat membutuhkan pendampingan berkelanjutan, terutama untuk peningkatan kapasitas.
"Kami juga menyampaikan ke hadapan beliau bahwasanya pariwisata berbasis masyarakat ini butuh terus didampingi untuk kaitannya dengan peningkatan kapasitasnya," katanya.
Mursidi berharap desa penyangga di sekitar Nglanggeran ikut merasakan manfaat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan lingkungan.
"Desa penyangga harapannya bisa mendapatkan nilai manfaat, baik itu dari sektor nilai manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan tentunya manfaat keberlanjutan lingkungan," ujarnya pula.
