YOGYAKARTA — Wacana efisiensi anggaran pertahanan mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap memotong belanja sektor tersebut jika diperlukan untuk program sosial. Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertahanan dan TNI pada 2026 mencapai Rp187,1 triliun, mencakup belanja pegawai, barang, dan modal untuk Mabes TNI serta tiga matra.
Pakar keamanan internasional UMY, Zain Maulana, mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian fiskal pemerintah secara menyeluruh. Ia menilai sektor pertahanan tidak harus dikecualikan dari evaluasi anggaran, namun skala prioritas harus ditentukan secara selektif.
“Kementerian Pertahanan memiliki cakupan yang luas. Selain dialokasikan untuk pengadaan alutsista, anggaran tersebut juga digunakan untuk pendidikan, riset, pengembangan SDM, hingga berbagai program lain yang berkaitan dengan pertahanan,” kata Zain dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Jumat.
Menurut Zain, konsekuensi efisiensi akan berbeda bergantung pada pos yang dikurangi. Penghematan pada program pendidikan atau kegiatan sosial yang berkaitan dengan pertahanan dinilai tidak banyak memengaruhi posisi strategis Indonesia secara langsung.
Hal lain terjadi apabila pengurangan menyasar sektor modernisasi alutsista, riset teknologi, atau penguatan industri pertahanan. “Halnya berbeda apabila yang dikurangi adalah program modernisasi alutsista atau penguatan industri pertahanan,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru menambah belanja persenjataan yang belum mendesak. Penghematan dapat diarahkan pada pembelian alutsista yang bukan prioritas, sementara investasi jangka panjang dalam riset, teknologi, dan kemandirian industri pertahanan tetap dijaga.
Zain menyoroti pentingnya transparansi publik mengenai program mana yang terdampak efisiensi. Menurutnya, tanpa informasi tersebut, masyarakat tidak bisa menilai secara objektis konsekuensi kebijakan.
“Hal yang perlu ditelusuri setelah kebijakan itu dijalankan adalah program apa saja yang dikurangi atau bahkan dihentikan. Dari situ, baru dapat dianalisis secara lebih akurat dampaknya terhadap sistem pertahanan Indonesia,” katanya.
Dalam analisisnya, ancaman konflik bersenjata langsung terhadap Indonesia saat ini relatif rendah. Dampak ketidakstabilan global yang lebih cepat dirasakan justru dari sisi ekonomi. Karena itu, penguatan ketahanan ekonomi juga harus menjadi prioritas pemerintah.