YOGYAKARTA — Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan Arif Rahman menyebut keberanian pemerintah menempatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas utama merupakan langkah konkret mewujudkan cita-cita konstitusi. Menurut Arif, arah kebijakan dua tahun terakhir makin jelas berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
“Memasuki tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita melihat adanya arah kebijakan yang makin jelas berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Langkah-langkah strategis dalam penguatan koperasi, dukungan penuh terhadap UMKM, intervensi harga bahan pokok hingga dorongan swasembada pangan adalah bukti hadirnya negara di tengah rakyat kecil,” tegas Arif Rahman Rabu 21 Oktober 2026.
KAMMI mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Konsumsi masyarakat dan aktivitas usaha dinilai tetap menjadi penopang utama pertumbuhan tersebut.
Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan, KAMMI menyoroti empat poin kebijakan ekonomi berbasis rakyat yang dijalankan pemerintah. Pertama, penguatan sektor pertanian dan swasembada pangan melalui penataan distribusi pupuk subsidi, penurunan harga pupuk, serta jaminan harga jual di tingkat petani.
Kedua, pemberdayaan UMKM dan Koperasi Desa. Pemerintah dinilai konsisten memperluas akses permodalan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro, sekaligus mengoptimalkan koperasi desa untuk menggerakkan ekonomi akar rumput.
Ketiga, kemandirian energi dan subsidi tepat sasaran. Langkah pembatasan impor serta penataan subsidi energi difokuskan agar manfaatnya benar-benar dirasakan lapisan masyarakat bawah.
Keempat, peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas SDM. Program pemenuhan gizi dan bantuan sosial yang terintegrasi dinilai memicu efek berganda terhadap perputaran ekonomi lokal di daerah-daerah.
Arif menilai capaian pertumbuhan triwulan II 2026 memberi modal positif bagi perekonomian nasional. Namun ia menegaskan tantangan berikutnya adalah menjaga pertumbuhan, meningkatkan kualitas investasi, dan memperluas manfaat pembangunan.
“Dengan demikian, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan sejumlah modal positif bagi perekonomian Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tetap terjaga, investasi semakin berkualitas dan manfaat pembangunan menjangkau lebih banyak masyarakat,” urainya.
Menurut KAMMI, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan kepercayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan ruang dialog terbuka antara pemerintah dengan warga negara.
Kendati mengapresiasi sejumlah pencapaian, KAMMI menyampaikan empat catatan kritis dan rekomendasi agar keberlanjutan pembangunan ekonomi kerakyatan tetap terarah. Pertama, penguatan integritas dan efisiensi birokrasi. Evaluasi kinerja menteri dan pejabat perlu dilakukan objektif berdasarkan capaian target dan efektivitas anggaran.
“Kedua, pemerintah diminta memperkuat pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama di pasar tradisional. Kebijakan pangan harus memperhatikan kesinambungan pasokan, distribusi antardaerah, biaya produksi petani serta keterjangkauan harga bagi konsumen,” ujarnya.
Ketiga, KAMMI menekankan pembangunan ekonomi harus berjalan seiring perlindungan ruang demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak masyarakat menyampaikan kritik. Partisipasi publik diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat diawasi dan diperbaiki.
Keempat, pemerintah diminta memastikan pertumbuhan di atas 5 persen mampu menciptakan pekerjaan layak, memperkuat daya beli, menurunkan kemiskinan, dan memperluas kesempatan ekonomi di berbagai daerah.
Arif menyebut data pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan investasi menunjukkan perkembangan positif sekaligus tantangan yang belum selesai. Karena itu, penilaian terhadap keberhasilan pemerintah perlu terus diuji melalui indikator terukur dan dampak nyata di masyarakat.