Pencarian

Pertamina Tukar Lahan 328,8 Ha dengan Kementerian Kehutanan untuk GRR Tuban

Jumat, 20 November 2026 • 08:53:01 WIB
Pertamina Tukar Lahan 328,8 Ha dengan Kementerian Kehutanan untuk GRR Tuban
Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kehutanan Irfan Mudofar menandatangani Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar BMN di Jakarta, Rabu (18/11).

DI YOGYAKARTA — PT Pertamina (Persero) menandatangani serah terima tukar menukar Barang Milik Negara (BMN) dengan Kementerian Kehutanan untuk menyediakan lahan seluas 328,8 hektare bagi proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur. Kesepakatan yang diteken di Jakarta, Rabu (18/11), menuntaskan salah satu hambatan utama proyek strategis nasional senilai Rp1,6 triliun itu. Bagi Pertamina, kepastian lahan menjadi syarat wajib sebelum konstruksi kilang memasuki tahap berikutnya.

Jakarta — Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar BMN dilakukan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bersama Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Irfan Mudofar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyaksikan langsung prosesi di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Dari total kebutuhan lahan GRR Tuban sekitar 835,8 hektare, sebanyak 328,8 hektare di antaranya merupakan lahan BMN yang selama ini dikelola Kementerian Kehutanan. Penyediaan lahan ditempuh lewat mekanisme tukar menukar BMN, bukan pembebasan lahan biasa, sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa Isi Kesepakatan Tukar Menukar Lahan

Objek BMN yang diserahkan ke Pertamina mencakup satu bidang tanah seluas kurang lebih 328,8 hektare dan satu unit pagar permanen seluas 2.734 meter persegi. Nilai wajar aset ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebesar Rp1,6 triliun.

Sebagai gantinya, Pertamina menyediakan barang pengganti berupa tanah di 36 lokasi serta 54 objek bangunan dan fasilitas pendukung yang tersebar di 18 provinsi. Isinya bukan hanya gedung perkantoran dan rumah negara, tetapi juga unit chiller, pos jaga, persemaian permanen, persemaian modern, plasma nutfah, hingga jembatan.

Direktur Penunjang Bisnis Pertamina M. Erry Sugiharto memastikan seluruh kewajiban itu sudah tuntas. "Kami melaporkan bahwa penyediaan fisik tanah dan bangunan barang pengganti telah mencapai 100% pada bulan Agustus 2026," ujarnya.

Mengapa GRR Tuban Butuh Kepastian Lahan

GRR Tuban masuk daftar Proyek Strategis Nasional dan dirancang menambah kapasitas pengolahan minyak dalam negeri. Kilang ini juga diposisikan sebagai penopang ketahanan energi jangka panjang, terutama saat impor bahan bakar masih membebani neraca perdagangan.

Simon menegaskan pembangunan kilang bukan sekadar proyek industri biasa. Menurutnya, infrastruktur energi memerlukan kepastian lahan dengan tetap menjaga tanggung jawab negara atas kawasan hutan, aspek tata kelola, dan prinsip keberlanjutan.

"Kami sungguh menghargai dukungan dan kemitraan yang dilakukan. Kami percaya kemitraan yang kuat antara sektor energi dan sektor kehutanan, akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan," kata Simon.

Manfaat bagi Kementerian Kehutanan dan Masyarakat

Raja Juli Antoni menyebut kesepakatan ini sebagai cara mengoptimalkan aset negara yang selama ini menganggur. Fasilitas pengganti yang dibangun Pertamina disebut bakal menunjang tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan di daerah, mulai dari persemaian bibit hingga sarana pendukung kehutanan.

"Upaya ini sekaligus menjadi momentum untuk mengelola Barang Milik Negara dengan lebih baik. Semua proses terkait hal ini juga telah berjalan transparan, sehingga Barang Milik Negara diharapkan bisa diutilisasi secara maksimum," ujar Raja Juli.

Bagi masyarakat sekitar Tuban, dampak yang paling terasa nantinya adalah serapan tenaga kerja saat konstruksi dan operasi kilang. Namun manfaat itu baru terasa setelah pembangunan fisik berjalan, yang kini terbuka setelah status lahan jelas.

Langkah Selanjutnya

Dengan lahan sudah bersih dari persoalan status, perhatian beralih ke tahap konstruksi GRR Tuban. Proyek ini menuntut pendanaan besar dan jadwal panjang, sehingga kepastian lahan menjadi salah satu syarat yang dicari calon mitra pembiayaan.

Erry berharap barang pengganti yang telah diserahkan bisa dimanfaatkan optimal oleh Kementerian Kehutanan. "Kami berharap hal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan," pungkasnya.

Serah terima ini menempatkan GRR Tuban satu langkah lebih dekat ke tahap eksekusi. Bagi Pertamina, penyelesaian administratif semacam ini sama pentingnya dengan pendanaan, karena proyek kilang raksasa kerap tersandung persoalan lahan bertahun-tahun.

Follow jogjamonitor.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: dunia-energi.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks