DI YOGYAKARTA — Cucun menyampaikan pandangan ini dalam laporannya dari Makkah, menilai penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M secara umum berjalan cukup baik. Namun, ia menyoroti munculnya perdebatan soal posisi KBIHU setelah puncak haji berakhir. Menurutnya, perbedaan pendapat itu tidak perlu berlarut-larut karena saat ini adalah masa transisi yang membutuhkan sinergi, bukan saling menyalahkan.
Cucun mengingatkan bahwa KBIHU telah memberikan kontribusi nyata jauh sebelum jamaah berangkat ke Tanah Suci. Banyak jamaah yang sudah belajar manasik bersama guru-guru di KBIHU sejak tiga tahun sebelum jadwal keberangkatan mereka.
“Sangat disayangkan jika ada anggapan yang mengesampingkan jasa kelompok masyarakat yang sudah lama membantu negara,” kata Wakil Ketua DPR RI itu. Ia menambahkan bahwa pembinaan intensif dan berkelanjutan dari KBIHU sangat krusial karena ibadah haji bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan memerlukan pemahaman mendalam soal syariat dan keabsahan ibadah.
Sejumlah isu sempat mencuat dan dikaitkan secara negatif dengan KBIHU, seperti penanganan jamaah lansia di Masjidil Haram, dugaan pungutan tertentu, hingga polemik soal dam dan badal haji. Cucun menilai tidak adil jika persoalan teknis atau manajemen di lapangan ditumpahkan sepenuhnya kepada mereka.
“Saya keberatan jika KBIHU dipersalahkan atas berbagai kendala yang muncul selama musim haji tahun ini,” tegasnya. Ia meminta Kemenhaj menata aturan dan tahapan haji tanpa menganggap KBIHU sebagai saingan. Hubungan antara kementerian dan kelompok masyarakat ini harus bersifat sinergis.
Cucun mengapresiasi semangat besar Kemenhaj untuk menata dan melayani jamaah haji agar lebih tertib. Namun, ia mengingatkan bahwa lembaga baru ini tetap harus menghargai organisasi bimbingan yang sudah bertahun-tahun membantu negara.
Keberadaan KBIHU dinilai memberikan manfaat besar bagi pemerintah dalam mengelola lebih dari 200 ribu jamaah setiap tahun. “Penataan sistem bimbingan harus dilakukan secara bijak,” ujarnya. Cucun juga berterima kasih kepada rekan-rekannya di Timwas DPR RI yang telah bekerja keras melakukan pengawasan, sehingga berbagai potensi masalah tahunan dapat dimitigasi secara efektif bersama pemerintah.