Gugatan balik ini diajukan sehari setelah Departemen Pertahanan AS memasukkan TP-Link Technologies ke dalam daftar perusahaan militer China yang beroperasi di Amerika Serikat. Netgear menuduh rebranding TP-Link pada 2024 sebagai perusahaan yang berpusat di California hanyalah kamuflase. Riset, pengembangan, dan manufaktur utama, menurut Netgear, masih berlangsung di China.
"TP-Link tetap, pada intinya, sebuah perusahaan China yang menjual produk buatan China," demikian bunyi dokumen gugatan Netgear yang dikutip dari Tom's Hardware. Netgear mengajukan empat tuntutan berdasarkan Lanham Act dan undang-undang praktik perdagangan California dan Delaware.
Netgear membeberkan data internal yang menjadi dasar tuduhannya. Hingga 2024, TP-Link mempekerjakan lebih dari 13.000 orang di China, termasuk sekitar 9.000 tenaga kerja di pusat manufaktur di sana. Sebaliknya, jumlah karyawan di Amerika Serikat hanya sekitar 350 orang.
Netgear juga mempersoalkan klaim "Made in Vietnam" yang ditempel pada produk TP-Link. Menurut gugatan, pabrik di Vietnam hanya berfungsi sebagai tempat perakitan akhir. Sekitar 99,5 persen komponen produk yang dijual di AS tetap diimpor dari China.
Sengketa ini juga memunculkan perbedaan data yang mencolok. Netgear mengklaim TP-Link menguasai sekitar 65 persen pasar ritel router di Amerika Serikat. Sementara TP-Link menyebut pangsanya di segmen router Wi-Fi residensial Amerika Utara hanya di bawah 10 persen.
TP-Link membantah semua tuduhan. Perusahaan menegaskan dirinya adalah entitas yang berkantor pusat di AS, tidak berada di bawah kendali pemerintah asing mana pun, dan produknya diproduksi di Vietnam. Kedua perusahaan juga berbeda pendapat tentang nilai komersial yang dipertaruhkan dalam kasus ini.
Perseteruan ini dimulai November tahun lalu ketika TP-Link lebih dulu menggugat Netgear. TP-Link menuduh Netgear mengatur kampanye hitam dengan menghubungkan produk TP-Link pada serangan siber yang dilakukan kelompok ancaman Typhoon. Tuduhan itu disebut TP-Link dilontarkan CEO Netgear dalam panggilan pendapatan perusahaan.
TP-Link juga menuding pernyataan Netgear melanggar perjanjian damai 2024, di mana TP-Link membayar Netgear 135 juta dolar AS untuk mengakhiri sengketa paten yang berlangsung bertahun-tahun. Pengadilan telah menolak sebagian gugatan TP-Link yang bergantung pada pernyataan pihak ketiga.
Netgear membantah tuduhan kampanye hitam dan balik menyerang. Dalam gugatan baliknya, Netgear menyebut TP-Link Technologies—perusahaan induk di China—tidak pernah melakukan restrukturisasi global secara fundamental. Mereka hanya berganti nama menjadi Lianzhou dan tetap menjalankan sebagian besar riset serta produksi di China di bawah salah satu pendiri yang sama.
Sengketa hukum ini berlangsung di tengah pengawasan ketat pemerintah AS terhadap produk TP-Link. Selain dari Departemen Pertahanan, kasus ini juga melibatkan Departemen Perdagangan, FCC, FTC, serta jaksa agung negara bagian Texas dan Florida. Pada awal tahun ini, FCC memberlakukan larangan impor router yang tidak diproduksi di AS, yang ikut memanaskan persaingan kedua perusahaan.
Netgear meminta ganti rugi dan perintah pengadilan yang melarang TP-Link mengulangi klaim yang disengketakan. Sidang lanjutan diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.