DI YOGYAKARTA — Departemen Keuangan AS mencatat utang nasional telah menembus US$40 triliun (kurs Rp17.800), sebuah tonggak yang disebut para analis sebagai risiko besar bagi perekonomian terbesar dunia. Dalam lima bulan terakhir saja, utang tersebut bertambah US$1 triliun, mencerminkan laju akumulasi yang cepat di tengah kondisi ekonomi yang relatif stabil.
CEO Peter G. Peterson Foundation, Michael Peterson, menyoroti kecepatan penambahan utang yang dinilainya mengkhawatirkan. Ia memproyeksikan jika tren ini berlanjut, total utang bisa mencapai US$50 triliun hanya dalam enam tahun ke depan, dibandingkan posisi sekitar US$20 triliun kurang dari satu dekade lalu.
Ledakan utang ini berbarengan dengan tren suku bunga tinggi, memicu lonjakan biaya bunga pinjaman yang diproyeksikan melewati US$1 triliun per tahun. Direktur Kebijakan Senior Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), Marc Goldwein, menyebut beban ini telah melampaui alokasi anggaran pertahanan nasional dan program perlindungan anak.
"Kami menghabiskan dana yang jauh lebih besar untuk melunasi utang masa lalu daripada untuk berinvestasi di masa depan. Utang kami melahirkan utang baru. Hal ini menciptakan lingkaran setan," ujar Goldwein.
Tekanan fiskal mulai terlihat di pasar surat utang. Imbal hasil (yield) US Treasury tenor 30 tahun telah menyentuh level tertinggi sejak 2007. Kenaikan yield ini secara langsung mengerek suku bunga kredit perumahan, cicilan kendaraan, hingga pinjaman modal usaha bagi pelaku bisnis.
Presiden CRFB, Maya MacGuineas, menegaskan bahwa utang senilai Rp712 ribu triliun tidak hanya menjadi catatan di pembukuan pemerintah. "Utang tersebut dirasakan di seluruh perekonomian dan pada akhirnya akan berdampak pada dompet masyarakat dengan satu atau lain cara," ungkapnya.
Penumpukan utang didorong oleh pergeseran demografi, dengan sekitar 10 ribu generasi Baby Boomers pensiun setiap harinya. Hal ini memaksa kas negara menggelontorkan belanja besar untuk program Jaminan Sosial dan Medicare, sementara rasio tenaga kerja produktif terus menyusut.
Kebijakan fiskal Kongres selama beberapa dekade juga menjadi pemicu. Pemangkasan pajak seperti Tax Cuts and Jobs Act 2017 serta paket stimulus era pandemi Covid-19 tidak diimbangi dengan penghematan belanja, membuat defisit anggaran menembus US$1,8 triliun hanya dalam sepuluh bulan pertama tahun fiskal berjalan.
MacGuineas memperingatkan bahwa semakin banyak pemerintah meminjam, semakin besar risiko memperparah inflasi dan mengorbankan prioritas anggaran lain. "Kita membuat diri kita rentan terhadap keadaan darurat di dalam negeri serta gejolak di luar negeri," pungkasnya.