BANTUL — Dua proyek strategis nasional yang membentang di sisi selatan dan barat Kabupaten Bantul dipastikan bakal mengubah peta perekonomian daerah. Menyadari hal itu, DPRD Kabupaten Bantul meminta eksekutif tidak hanya berfokus pada penyelesaian konstruksi fisik, tetapi juga menyiapkan langkah strategis agar dampak ekonominya bisa dirasakan langsung oleh warga.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Agung Laksmono, menegaskan bahwa kajian potensi investasi harus segera dituntaskan. Hasil kajian itu nantinya menjadi dasar bagi pemkab untuk menawarkan peluang usaha kepada investor, baik dari dalam maupun luar daerah.
"Saya kira Bantul tetap menginginkan adanya pengembangan kawasan. Tentunya kami mau ketika ada pembangunan di daerah tersebut, tentu akan menimbulkan efek pengganda di sana," ujar Agung Laksmono, Kamis (20/8/2026).
Kehadiran Jalan Kelok 23 dan jalan bebas hambatan Jogja-YIA tidak hanya memangkas waktu tempuh, tetapi juga membuka akses menuju destinasi wisata di kawasan selatan Bantul. Agung menilai sektor pariwisata menjadi sektor yang paling diuntungkan dengan adanya peningkatan konektivitas ini.
"Tentunya dengan adanya pembangunan infrastruktur ini akan memacu perbaikan kondisi wilayah, bisa menunjang pariwisata, dan tentunya harapannya bisa menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat," katanya.
Menurutnya, infrastruktur yang membentang dari Kretek hingga Girijati akan mempercepat mobilitas wisatawan. Namun, tanpa strategi pendukung yang matang, infrastruktur megah itu hanya akan menjadi jalan lintas biasa tanpa memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal.
Agung mengingatkan agar kajian investasi tidak hanya terfokus pada titik pembangunan proyek strategis nasional. Seluruh wilayah di Kabupaten Bantul, dari utara hingga selatan, perlu dipetakan potensinya masing-masing.
"Pemkab bisa membedah wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Bantul ini kaitannya dengan potensi investasi, yang kemudian bisa ditawarkan kepada investor yang ada di manapun itu, sehingga mereka bisa memberikan dampak ekonomi," ungkapnya.
Dengan peta investasi yang jelas, pemkab memiliki dokumen kuat untuk mempromosikan potensi daerah. Hal ini menjadi penting mengingat persaingan menarik modal antar daerah di sekitar Yogyakarta semakin ketat.
Di luar persoalan investasi skala besar, Agung menyoroti pentingnya konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata. Ia mendorong agar pengelolaan destinasi mengadopsi prinsip Community Based Tourism atau pariwisata berbasis masyarakat.
Melalui pendekatan ini, keuntungan ekonomi dari sektor pariwisata tidak hanya dinikmati pengusaha besar, tetapi juga mengalir hingga ke pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan warga di tingkat akar rumput. Keterlibatan langsung masyarakat menjadi faktor penentu agar pembangunan kawasan memberikan dampak yang merata.
"Tentunya ini memang harus menjadi komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Apalagi kita bersaing dengan kawasan lain di daerah sekitarnya. Itu kan nanti kalau kita tidak menangkap peluang, maka pariwisata kita bisa tertinggal," pungkasnya.
Rampungnya dua PSN tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Bantul untuk memperkuat daya saing wilayah sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.