DI YOGYAKARTA — Rencana perluasan bisnis PT Transjakarta dari moda darat ke laut memunculkan pertanyaan besar di parlemen. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menegaskan ekspansi ini punya konsekuensi pembiayaan yang jauh berbeda dengan pengoperasian bus di jalan raya. "Ini harus punya perlu ada kajian khusus," ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/8).
Anggaran dan Subsidi Jadi Titik Kritis
Nova menjelaskan, layanan kapal berpotensi memakai skema Public Service Obligation (PSO), yaitu kompensasi pemerintah atas selisih biaya operasional dengan tarif yang dibayar penumpang. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal Pemprov DKI Jakarta.
Pola pembiayaan transportasi darat yang dihitung per kilometer tidak bisa serta-merta dipakai untuk moda laut. Karena itu, kajian khusus diperlukan untuk menentukan skema subsidi, harga tiket, dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).
Armada Lama Belum Optimal, Transjakarta Diminta Profesional
Sebelum menyerahkan pengelolaan ke Transjakarta, Komisi B menyoroti armada kapal yang kini dioperasikan Dinas Perhubungan DKI. Nova meminta pemerintah mengevaluasi penyebab pemanfaatan armada tersebut belum maksimal.
"Kalau untuk profesionalisme, kami mendukung. Tetapi, artinya kan ini kan ada kajian," ungkap dia. Transjakarta juga wajib memiliki SDM dengan kompetensi khusus pelayaran, seperti nakhoda dan personel pendukung, dengan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama.
Jawaban Pemprov: Kajian Lama dan Nasib Nelayan
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebut rencana ini bagian dari visi mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai masa depan Jakarta. Pemerintah sebenarnya telah memiliki kajian pengembangan Transjakarta Laut dari 2019 dan 2021, yang disusun lewat forum group discussion (FGD).
Meski begitu, Budi mengakui pengelolaan transportasi laut tak bisa hanya berfokus pada operasional perusahaan pelat merah itu. Pemprov masih mencari pola kerja sama yang tepat agar tidak mengabaikan nelayan dan pelaku usaha kapal yang selama ini melayani mobilitas warga Kepulauan Seribu.
Belum ada kepastian jadwal realisasi maupun skema integrasi dengan operator eksisting. Masyarakat yang sehari-hari bergantung pada transportasi laut masih menunggu kejelasan nasib tarif dan kelanjutan layanan yang sudah berjalan.
