DI YOGYAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah di Nusa Tenggara Timur untuk segera merealisasikan dana bantuan gempa yang telah diberikan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026), usai melaporkan hasil pendampingan penyaluran bantuan ke daerah terdampak.
Dana sebesar Rp 200 miliar itu terdiri dari Rp 40 miliar untuk Provinsi NTT dan Rp 20 miliar untuk masing-masing dari delapan kabupaten di Pulau Flores. Tito menegaskan anggaran yang diperuntukkan bagi warga yang masih berada di pengungsian harus segera digunakan.
Realisasi Timpang: Gubernur 43 Persen, Sikka di Bawah 2 Persen
Dari hasil pengecekan yang dilakukan tim Inspektorat Jenderal Kemendagri, capaian penyaluran antar daerah timpang. Gubernur NTT Melki Laka Lena mendapat apresiasi karena telah merealisasikan 43 persen dari total dana yang diterima pemerintah provinsi.
"Tapi, ada juga yang masih cuma 1 persen lebih Sikka, ada yang cuma 7 persen. Padahal kami sudah 2 tim untuk mendampingi dari Itjen," kata Tito.
Menurut Tito, lambatnya realisasi bukan karena prosedur yang rumit. Dalam kondisi darurat bencana, penunjukan langsung dapat dilakukan dengan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Kronologi Pemberian Dana dari Presiden Prabowo
Tito mengungkapkan bahwa usulan awal yang diajukan kepada Prabowo adalah Rp 5-10 miliar per kabupaten di Flores dan Rp 10-20 miliar untuk tingkat provinsi. Namun, Prabowo langsung menggandakan jumlah tersebut.
"Langsung beliau menjawab, 'Double saya berikan'," ujar Tito menirukan respons Presiden.
Keputusan itu diambil setelah Tito menyampaikan kondisi warga yang masih banyak bertahan di pengungsian dan membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah, camat, hingga pemerintah desa.
Kemendagri Bentuk Tim Pendamping ke Delapan Kabupaten
Kemendagri telah menurunkan dua tim untuk mendampingi pemda di NTT dalam merealisasikan anggaran. Tito menyebut masih ada kepala daerah yang "eman-eman" menyalurkan dana meski anggaran sudah tersedia.
"Sudah diberikan anggaran untuk membantu masyarakat, tapi realisasinya masih lambat," imbuhnya.
Ia menegaskan proses pencairan untuk situasi darurat seharusnya berjalan cepat. "Namanya untuk bencana, segera gunakan untuk membantu masyarakat yang ada di tenda, yang di pelosok-pelosok desa," ucap Tito.
