DI YOGYAKARTA — Lonjakan konsumsi BBM bersubsidi menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat antara BPH Migas dan Komisi XII DPR RI pada Rabu (26/8). Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengungkapkan bahwa pergerakan harga minyak mentah dunia yang mendorong penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Turbo pada 10 Juni 2026 telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat secara signifikan.
Wahyudi menjelaskan, selisih harga yang kian lebar antara BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi faktor utama pendorong masyarakat beralih ke Pertalite. Data BPH Migas menunjukkan konsumsi harian Pertalite langsung naik 9,19 persen menjadi 75.795 kiloliter setelah penyesuaian harga Pertamax.
Lonjakan tersebut tidak berhenti di situ. Sepanjang Juli 2026, rata-rata konsumsi harian Pertalite kembali meningkat 12,92 persen, mencapai 84.368 kiloliter. "Adanya pergerakan harga BBM khususnya RON 90 Pertalite, ini konsumsinya cukup lumayan naik pasca adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi," ujar Wahyudi di hadapan anggota dewan.
Kenaikan tidak hanya terjadi pada Pertalite. Konsumsi harian Solar bersubsidi juga tercatat melonjak 15,10 persen, dari rata-rata 50.745 kiloliter menjadi 58.271 kiloliter. Pemicunya adalah peningkatan aktivitas logistik serta pertumbuhan sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, dan akomodasi yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional semester I 2026 di kisaran 5 hingga 5,6 persen.
Dengan tren ini, BPH Migas memproyeksikan kebutuhan Solar sepanjang 2026 mencapai 20,27 juta kiloliter, sementara Pertalite diproyeksikan mencapai 29,27 juta kiloliter.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, memaparkan data realisasi penyaluran hingga akhir Juli 2026. Untuk Solar, realisasi telah mencapai 11,18 juta kiloliter dari kuota nasional 18,36 juta kiloliter. Adapun Pertalite telah tersalurkan 16,54 juta kiloliter dari kuota 28,69 juta kiloliter.
“Dengan tren konsumsi saat ini, prognosa kami hingga akhir tahun menunjukkan potensi penyaluran di atas kuota. Kami terus berkolaborasi dengan Kepala BPH Migas dan jajarannya,” jelas Oki. Pertamina memperkirakan potensi kelebihan kuota hingga akhir 2026 mencapai 9,4 persen untuk Solar, 1,7 persen untuk Pertalite, dan 8,5 persen untuk LPG 3 kilogram.
Menanggapi potensi pembengkakan tersebut, Pertamina menegaskan komitmennya untuk menekan kebocoran penyaluran. Langkah pengendalian diperketat melalui skema digital, termasuk penerapan penuh sistem QR Code untuk transaksi Solar dan Pertalite di 514 kabupaten dan kota.
Selain itu, Pertamina telah melakukan digitalisasi lebih dari 8.000 SPBU dan mendaftarkan 79,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk sistem subsidi tepat LPG 3 kilogram yang dipadankan dengan data Dukcapil. Upaya ini diharapkan mampu memastikan subsidi tepat sasaran dan menahan laju konsumsi agar tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan pemerintah.