BANTUL — Ribuan warga di Kabupaten Bantul diusulkan masuk dalam data penerima bantuan sosial (bansos) melalui pemerintah kalurahan dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Bantul Sujarwo menyatakan pihaknya masih menerima dan mengumpulkan usulan dari berbagai kanal.
Lonjakan usulan ini dipicu pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memicu polemik perubahan desil. Data sementara mencatat ratusan keluarga dan ribuan individu diusulkan untuk tiga jenis program bantuan.
Usulan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mendominasi angka dengan total 1.789 orang. Jumlah ini jauh melampaui usulan untuk jenis bantuan lainnya.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat 95 keluarga yang diusulkan melalui pemerintah kalurahan dan Dinsos. Adapun usulan bantuan sembako atau BPNT tercatat sebanyak 79 keluarga.
Warga juga dapat mengajukan usulan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. "Dari kanal tersebut, tercatat 112 usulan PKH, 119 usulan bantuan sembako, serta empat usulan PBI JK," jelas Sujarwo, Rabu (2/9/2026).
Polemik desil berujung pada perubahan status banyak penerima lama yang tercatat dalam database DTSEN. Perubahan ini membuat sebagian dari mereka tak lagi memenuhi kriteria dan otomatis kehilangan bansos.
Sujarwo menegaskan pihaknya belum dapat memilah apakah usulan yang masuk berasal dari warga baru atau penerima lama yang terdampak pergeseran desil. Seluruh data berstatus usulan dan akan diproses lebih lanjut.
"Semua itu usulan, tidak kami pilah karena apa statusnya. Sepanjang desil memenuhi, diusulkan. Karena yang berhak mendapat PKH dan bansos sembako itu desil 1-4 dan BPJS PBI itu desil 1-5," ujarnya.
Setiap usulan yang masuk tak serta merta disetujui. Sebelum dikirim ke pemerintah pusat, data harus melalui proses verifikasi oleh petugas di tingkat kabupaten pada periode 1 hingga 11 setiap bulan.
Keputusan akhir diterima atau ditolaknya usulan ditentukan pemerintah pusat setelah verifikasi ulang. "Betul. Nanti diverifikasi lagi oleh petugas kemudian diusulkan ke pusat," kata Sujarwo.
Langkah ini ditempuh untuk menjamin bantuan tepat sasaran sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.
Dinsos Bantul juga menerima pengajuan pembaruan data yang kerap disebut warga sebagai usulan turun desil. Pembaruan ini memastikan kondisi yang tercatat dalam DTSEN sesuai realitas di lapangan.
Pada Agustus 2026, Dinsos Bantul mencatat tujuh usulan pembaruan data yang masuk langsung.
Jumlah yang jauh lebih besar datang dari pemerintah kalurahan, yaitu mencapai 470 usulan. Sujarwo menambahkan pembaruan data menjadi bagian penting dalam penyaluran bansos agar menyasar masyarakat yang memenuhi kriteria terbaru.