DI YOGYAKARTA — Jakarta — Derasnya aliran dana dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke proyek-proyek pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pembiayaan ini menggerakkan roda pembangunan infrastruktur dan hilirisasi. Namun di sisi lain, penumpukan eksposur pada satu kelompok debitur berpotensi menjadi bumerang ketika tekanan ekonomi menghantam sektor tersebut.
Data laporan keuangan semester I-2026 menunjukkan, Bank Mandiri menjadi penyalur kredit terbesar ke ekosistem ini dengan nilai mencapai Rp 422 triliun. Jumlah itu porsinya melonjak dari 22,35% pada Desember 2025 menjadi 26,51% dari total kredit perseroan per akhir Juni 2026.
Konsentrasi serupa juga terjadi di Bank Negara Indonesia (BNI). Kredit ke pihak berelasi tersebut tercatat Rp 241,7 triliun, atau setara 24,95% dari total portofolio kreditnya.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, mengingatkan bahwa besarnya eksposur ini harus diimbangi pengelolaan risiko yang ketat. Masalahnya, banyak BUMN yang saling terhubung dalam proyek yang sama, baik yang didanai APBN maupun ekosistem bisnis antar-BUMN.
“Apalagi ada keterkaitan BUMN dengan proyek pemerintah, APBN dan sektor ekonomi yang sama,” kata Trioksa, Senin (7/9).
Artinya, jika satu sektor melemah—misalnya harga komoditas anjlok atau proyek infrastruktur mandek—dampaknya bisa merambat ke banyak debitur BUMN sekaligus. Kondisi ini berbeda dengan kredit ritel yang risikonya tersebar ke jutaan debitur individu.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) tercatat lebih konservatif dengan porsi kredit ke ekosistem pemerintah dan BUMN sebesar 11,41% dari total portofolio. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki eksposur 12,2%.
Meski porsinya lebih kecil, BRI dan BSI tetap menjadi bagian dari rantai pembiayaan proyek strategis nasional yang digarap pemerintah.
Trioksa menilai ruang ekspansi kredit Himbara ke BUMN masih terbuka lebar hingga akhir 2026. Namun, ia mengingatkan agar bank tidak hanya berpatokan pada Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan regulator.
Langkah yang lebih prudent adalah menerapkan limit internal yang lebih ketat. Di samping itu, bank-bank BUMN perlu gencar memakai skema sindikasi dan risk sharing agar risiko pembiayaan proyek-proyek raksasa tidak ditanggung sendiri oleh satu bank.
Pendekatan ini penting dilakukan di tengah tren penurunan suku bunga dan kebutuhan modal besar untuk proyek energi baru terbarukan serta hilirisasi mineral yang digadang-gadang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi berikutnya.