DI YOGYAKARTA — Sebanyak 11,27% dari 28.620 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditempatkan di luar provinsi asal mereka. Penempatan ini menuai sorotan di media sosial karena dinilai tidak sesuai domisili, meski data Simkopdes menunjukkan mayoritas manajer justru bertugas dekat dengan wilayah asalnya.
Penempatan manajer KDKMP ramai diperbincangkan setelah sejumlah pihak mempertanyakan mengapa banyak pengelola ditempatkan jauh dari domisili asal. Simkopdes melalui akun Instagram resminya memberikan klarifikasi mengenai metode yang dipakai pemerintah dalam menentukan lokasi penugasan.
Dari total 28.620 manajer yang telah ditempatkan, sebanyak 55,69% berada dalam jarak maksimal 10 kilometer dari domisili asal. Sebanyak 71,91% berada dalam radius maksimal 50 km, sementara 65,14% tetap bertugas di kabupaten/kota asal dan 88,28% masih di provinsi yang sama.
Pemerintah menggunakan metode Hungarian Bipartite Matchmaking Method untuk mencari kombinasi penempatan terbaik secara keseluruhan. Sistem ini mempertimbangkan empat variabel utama: kedekatan domisili, kesiapan bangunan KDKMP, ketersediaan kuota, dan keseimbangan kebutuhan antarwilayah.
Simkopdes mengakui bahwa dalam praktiknya, titik KDKMP yang sesuai di beberapa wilayah belum tersedia, sudah terisi penuh, atau gedungnya belum siap ditempati. Kondisi ini memaksa sebagian manajer ditugaskan ke wilayah lain yang masih membutuhkan tenaga pengelola.
"Kami memahami bahwa penempatan yang jauh dari keluarga dan lingkungan asal membutuhkan kesiapan serta penyesuaian yang tidak ringan," demikian pernyataan resmi Simkopdes dalam unggahan Minggu (27/9/2026).
Proses penempatan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, sistem memprioritaskan bangunan KDKMP yang telah selesai 100% dan langsung memasangkan manajer dengan koperasi yang berada di desa tersebut.
Tahap kedua berlaku ketika titik siap operasional di wilayah asal telah penuh atau memang tidak tersedia, sementara wilayah lain masih kekurangan manajer. Tahap ketiga, setelah seluruh titik yang selesai terisi, sistem melanjutkan penempatan berdasarkan progres pembangunan tertinggi.
Median jarak keseluruhan penempatan tercatat hanya 6,53 km. Angka ini menunjukkan bahwa secara statistik, mayoritas manajer tidak dipindahkan ke lokasi yang ekstrem jauhnya, meski tetap ada kelompok yang harus bertugas lintas provinsi.
Simkopdes menegaskan penempatan yang jauh bukan bentuk hukuman atau penilaian negatif terhadap kualitas maupun kemampuan manajer. Setiap penempatan dinilai memiliki peran yang sama penting dalam memastikan KDKMP dapat segera beroperasi dan memberi manfaat bagi masyarakat.
"Namun, penempatan jauh bukan bentuk hukuman dan bukan berarti wilayah asal diabaikan. Kondisi tersebut terjadi karena titik KDKMP yang sesuai di wilayah asal tidak selalu tersedia, sudah terisi, atau belum menjadi prioritas berdasarkan kesiapan bangunan," tulis Simkopdes.
Pemerintah memastikan setiap manajer yang ditempatkan di mana pun memegang peran yang sama pentingnya. Target utamanya adalah mempercepat kehadiran KDKMP sebagai lembaga ekonomi desa yang dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat.
Bagi manajer yang harus bertugas jauh dari keluarga, Simkopdes mengakui tantangan psikologis tetap ada. Namun, data statistik menunjukkan mayoritas penempatan masih berada dalam radius yang terjangkau dari domisili asal masing-masing manajer.