DI YOGYAKARTA — Pemerintah membuka pendaftaran calon penerima bantuan sosial 2027 melalui platform Perlinsos Digital, dengan syarat utama NIK, nomor meter PLN, dan verifikasi wajah. Sistem ini menjadi pintu masuk baru bagi warga yang ingin mengajukan diri sebagai penerima PKH dan BPNT. Langkah tersebut diklaim memperkuat akurasi data penerima bantuan agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Paragraf pembuka: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan data kependudukan dan kelistrikan diperlukan dalam proses registrasi calon penerima bansos. Registrasi dilakukan secara mandiri melalui laman perlinsos.kemensos.go.id. Setelah data dimasukkan, calon pendaftar menjalani tahapan verifikasi, termasuk pemindaian wajah.
Perlinsos Digital menyasar warga yang merasa layak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) namun belum masuk dalam basis data pemerintah. Pendaftar perlu menyiapkan tiga hal: Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor meter PLN, dan kesediaan mengikuti verifikasi wajah.
Nomor meter PLN dipakai sebagai salah satu indikator kondisi ekonomi rumah tangga, karena konsumsi listrik dinilai lebih sulit dimanipulasi dibanding pengakuan penghasilan. Verifikasi wajah berfungsi mencegah pendaftaran ganda atau penggunaan identitas orang lain.
Registrasi dibuka untuk periode bansos 2027. Artinya, warga yang mendaftar tahun ini akan masuk ke dalam proses penyaringan untuk penyaluran tahun depan, bukan menerima bantuan dalam waktu dekat.
Perlinsos Digital dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah merapikan pendataan penerima bantuan. Selama ini, keluhan soal data ganda, penerima fiktif, dan warga miskin yang justru tidak terdaftar menjadi masalah berulang dalam penyaluran bansos.
Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebelumnya sempat mengubah data bansos dan membuat 4,33 juta keluarga yang tadinya terlewat akhirnya masuk sebagai penerima. Namun, sejumlah ekonom menyoroti kelemahan DTSEN yang dinilai masih bisa salah membaca desil ekonomi rumah tangga, sehingga bantuan berisiko dicabut dari warga yang sebenarnya berhak.
Kehadiran Perlinsos Digital disebut sebagai lapisan tambahan agar warga bisa mendaftar sendiri, tanpa sepenuhnya bergantung pada pendataan petugas di lapangan.
Dua syarat yang paling menonjol dalam registrasi kali ini adalah nomor meter PLN dan verifikasi wajah. Kombinasi keduanya dirancang mempersempit ruang kecurangan, mulai dari pemalsuan identitas hingga pengajuan bantuan oleh pihak yang tidak berhak.
Bagi warga yang belum memiliki meter listrik atas nama sendiri, misalnya pengguna listrik bersama atau menumpang sambungan tetangga, syarat ini berpotensi menyulitkan. Pemerintah belum merinci mekanisme pengecualian untuk kondisi tersebut.
Verifikasi wajah juga menuntut pendaftar memiliki akses ke perangkat dengan kamera dan koneksi internet yang memadai. Di daerah dengan sinyal lemah, proses ini bisa menjadi hambatan tersendiri.
Setelah registrasi selesai, data calon penerima akan melalui tahap pencocokan dengan basis data kependudukan dan penilaian kondisi sosial ekonomi. Hasilnya menentukan apakah pendaftar masuk ke dalam daftar penerima PKH, BPNT, atau tidak lolos sama sekali.
Luhut menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam proses ini. "Registrasi ini menjadi fondasi penting agar penyaluran bansos 2027 semakin tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026).
Penutup: Bagi warga yang selama ini merasa layak menerima bantuan tetapi tidak pernah terdaftar, Perlinsos Digital membuka jalur pendaftaran mandiri yang sebelumnya tidak tersedia. Keberhasilannya akan bergantung pada seberapa lancar proses verifikasi berjalan di lapangan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses listrik dan internet.