BANTUL — Alokasi TKD dari pemerintah pusat untuk Bantul pada tahun ini mencapai Rp1,37 triliun. Dari jumlah itu, anggaran terpangkas lebih dari Rp150 miliar atau menjadi pemotongan terbesar sepanjang sejarah daerah tersebut.
Arif menyampaikan hal itu di Bantul, Kamis (29/10/2026). Menurut dia, pemangkasan yang berlangsung dua tahun terakhir membuat pemerintah kabupaten kesulitan menyesuaikan belanja pembangunan.
DPRD Bantul menyoroti pidato Presiden Prabowo dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dalam forum itu, Prabowo menyatakan pemerintah pusat tidak mengurangi anggaran TKD, melainkan memperbesar aliran dana ke kabupaten dan provinsi.
Arif menilai pernyataan tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan pemangkasan yang sudah terjadi sebelumnya. Menurut dia, tidak adanya pemotongan lanjutan berbeda dengan pengembalian anggaran ke tingkat sebelum pemangkasan.
"Bahasa Pak Presiden tidak akan dipotong itu karena sudah dipotong sejak kemarin. Artinya tidak ditambah pemotongannya. Kalau mau konsekuen, dikembalikan ke tahun sebelumnya. Atau konon katanya janjinya mau melebihi presiden sebelumnya," kata politisi PKS tersebut.
Arif menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai contoh aliran anggaran yang bisa dihitung pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan anggaran program tidak sama dengan dana TKD yang ditransfer langsung untuk dikelola lewat APBD.
"Kalau bentuknya TKD kan jelas, transfer dan uangnya ada, jumlahnya ada. Tapi kalau program kan bukan APBD," ujarnya.
Di Bantul, sudah ada belasan KDMP yang berdiri serta satu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program MBG juga menyasar sejumlah murid di daerah itu. Nilai anggaran berbagai program tersebut akan sangat besar jika dihitung dalam bentuk uang.
Meski demikian, Arif menyebut daerah tetap menginginkan pengembalian plafon TKD seperti sebelum pemangkasan. "Maunya daerah kan dikembalikan ke plafon anggaran sebelumnya saat TKD tidak dipangkas pusat," jelasnya.
Selain besaran anggaran, Arif menyoroti pembagian kewenangan pusat dan daerah yang sudah diatur dalam undang-undang. Kebijakan pemangkasan TKD dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi.
Menurut dia, pembagian anggaran dan kewenangan perlu mempertimbangkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan nasional. Contohnya program KDMP dan MBG yang bisa melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
"Misalnya kayak KDMP atau MBG kalau misalnya anggarannya itu mau dititipkan ke daerah, kan sangat mudah. Tidak harus dikelola ditarik ke pusat," katanya.
DPRD Bantul menilai kejelasan kebijakan TKD menjadi penting di tengah kebutuhan daerah menyesuaikan anggaran pembangunan. Potensi berlanjutnya pemangkasan pada 2027 menjadi perhatian karena pemerintah kabupaten harus mengatur prioritas belanja sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.