GUNUNGKIDUL — Kepala Bidang PJU dan Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul Hary Sulaksono menyebut kerusakan PJUTS tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi dan usia pemakaian yang beragam. Seluruh 1.349 unit yang tercatat sebagai aset pemerintah kabupaten berasal dari hibah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Komponen baterai menjadi salah satu penyebab utama mahalnya perbaikan. Untuk mengganti satu baterai PJUTS dibutuhkan biaya sekitar Rp 8 juta. Angka itu belum termasuk komponen lain seperti panel surya atau lampu yang juga berpotensi rusak.
Besaran biaya tersebut membuat penanganan kerusakan belum bisa dilakukan secara maksimal melalui APBD. Pemkab Gunungkidul masih terbatas dalam mengalokasikan anggaran pemeliharaan untuk sekitar 100 unit yang bermasalah.
Status PJUTS sebagai hibah dari Kementerian ESDM memunculkan persoalan tersendiri. Aset sudah tercatat sebagai milik pemerintah kabupaten, tetapi kewajiban pemeliharaan menuntut anggaran yang tidak kecil.
Usia pemakaian yang beragam antarunit menambah rumit penanganan. Sebagian unit rusak karena faktor umur, sebagian lain karena kondisi lingkungan dan pemakaian di lapangan.
PJUTS berfungsi menerangi ruas jalan di wilayah Gunungkidul, termasuk kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional. Jika unit rusak dibiarkan, penerangan di titik-titik tersebut berkurang dan berpotensi memengaruhi keselamatan pengguna jalan pada malam hari.
Dishub Gunungkidul belum memerinci titik mana saja yang paling terdampak. Pendataan masih dilakukan untuk memetakan unit mana yang perlu diprioritaskan perbaikannya.
Pemkab Gunungkidul perlu mencari skema pendanaan lain agar perbaikan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Opsi yang memungkinkan antara lain pengajuan bantuan ke pemerintah pusat atau kementerian terkait sebagai pemberi hibah awal.
Hary menegaskan pemeliharaan PJUTS belum berjalan optimal. Tanpa tambahan anggaran, sekitar 100 unit yang rusak berisiko tetap padam dalam waktu lama.