DI YOGYAKARTA — Kementerian Pertanian menerima 217 laporan dugaan kejahatan pangan dalam dua pekan terakhir, dengan 74 laporan di antaranya menyangkut komoditas beras yang berujung pada penetapan 13 tersangka. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan pengusaha pangan agar berhenti memanipulasi komoditas pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Jakarta — Dari 217 laporan yang masuk, sebanyak 74 laporan berkaitan dengan beras dan sudah ditindaklanjuti melalui pengungkapan delapan kasus. Aparat juga memeriksa 15 merek beras yang diduga terlibat praktik curang. Sementara itu, 64 laporan lain menyangkut dugaan penyelewengan di sektor pupuk.
Amran menyampaikan peringatan itu dalam keterangan resmi, Minggu (8/11/2026). Ia menyebut praktik kecurangan di sektor pangan kian marak dan menyasar komoditas yang paling dibutuhkan masyarakat.
Penindakan bersama aparat penegak hukum mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran. Mulai dari manipulasi harga dan fortifikasi beras, pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), permainan harga pupuk, penyimpangan program cetak sawah, hingga penyelewengan alat dan mesin pertanian (alsintan).
"Ada yang main-main, ada fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi," kata Amran.
Fortifikasi beras sendiri merujuk pada penambahan nutrisi tertentu ke dalam beras. Jika dimanipulasi, proses ini bisa menyesatkan konsumen soal kandungan gizi produk yang mereka beli. Adapun beras SPHP adalah beras program pemerintah yang dijual dengan harga eceran tertinggi untuk menjaga keterjangkauan harga di pasar.
Amran meminta seluruh pelaku usaha di sektor pangan tidak mempermainkan komoditas pokok. Menurut dia, praktik curang dapat mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
"Tolong kepada saudaraku pengusaha seluruh Indonesia, tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya.
Kementerian Pertanian menyatakan tengah melacak praktik serupa di seluruh wilayah Indonesia. "Kami sekarang lacak seluruh Indonesia," kata Amran.
Beras dan pupuk merupakan dua komoditas yang paling sensitif bagi rumah tangga dan petani. Manipulasi harga beras langsung menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang porsi belanja pangannya besar.
Sementara penyelewengan pupuk bersubsidi berpotensi merugikan petani karena harga di lapangan bisa melambung atau stok tidak sampai tepat waktu. Kedua hal itu pada akhirnya berimbang pada produksi pangan dan inflasi daerah.
Dari sisi penegakan hukum, penetapan 13 tersangka dalam dua pekan menunjukkan tempo penindakan yang cukup cepat. Namun jumlah laporan yang masuk jauh lebih besar dari kasus yang sudah diungkap, sehingga beban pembuktian masih menumpuk di tahap penyelidikan.
Langkah Kementerian Pertanian ini menambah daftar upaya pemerintah menertibkan rantai pasok pangan. Sebelumnya, berbagai operasi pasar dan pengawasan harga eceran tertinggi juga dilakukan untuk menahan lonjakan harga di tingkat konsumen. Keberhasilan penindakan kali ini akan diuji dari seberapa cepat kasus-kasus lain menyusul ke meja hukum.