KULONPROGO — Persoalan irigasi di kawasan pesisir Temon sudah berlangsung lama. Anggota Komisi III DPRD Kulonprogo, Suradi, menyebut kerusakan terjadi pada bangunan akhir Kedundang dan saluran muka Karanganom, dua titik vital jaringan irigasi Kalibawang menuju selatan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
"Selama ini wilayah persawahan di tiga desa ini belum pernah mendapatkan pasokan air dari sistem Kalibawang. Penyebab utamanya adalah kerusakan yang cukup parah pada saluran muka dan saluran sekunder menuju lokasi, khususnya yang berada di selatan jalan nasional," ujar Suradi, Kamis (30/7/2026).
Dukuh Bayeman, Kalurahan Sindutan, Zamzuli, mengungkapkan bahwa petani justru menghadapi persoalan ganda. Saat kemarau, sawah kekeringan. Saat hujan tiba, sawah kebanjiran karena drainase tidak mampu mengalirkan air.
"Ketika curah hujan tinggi, kami mengalami banjir karena sistem drainase terlalu menyempit dan tidak efektif melakukan pembuangan. Sebaliknya, saat musim kemarau seperti sekarang, air dari Balai Besar wilayah sungai sama sekali tidak pernah sampai ke tempat kami karena kebocoran dan kerusakan parah di sepanjang saluran atas," ungkapnya.
Untuk mengoperasikan sumur bor atau sumur pantek, petani selama ini menggunakan mesin berbahan bakar solar. Namun, belakangan mereka kesulitan mendapatkan BBM subsidi karena prosedur administrasi yang berbelit.
"Untuk menyalakan sumur bor, kendala terbesar kami saat ini ada pada BBM. Prosedurnya sekarang sangat bermasalah bagi warga bawah, harus mencari surat rekomendasi berjenjang yang birokrasinya rumit dari tingkat desa hingga pusat. Warga sangat kesulitan untuk itu," kata Zamzuli.
Suradi mendorong rekonstruksi menyeluruh jaringan irigasi Kalibawang, termasuk perbaikan saluran muka Karanganom dan bangunan Kedundang. Menurutnya, solusi jangka pendek yang bisa segera dilakukan adalah pembangunan sumur dalam berbasis tenaga listrik di titik-titik strategis.
"Modernisasi sistem drainase berupa normalisasi saluran pembuangan di wilayah bawah untuk mencegah genangan banjir saat intensitas hujan tinggi," katanya.
Suradi menegaskan, sebagian infrastruktur irigasi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Ia meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak dan Kementerian Pertanian segera turun tangan.
"Kami sangat mengharapkan intervensi cepat dari Pemerintah Pusat, Balai Besar, maupun Dinas Pertanian untuk segera menindaklanjuti temuan ini secara konkret," ujar Suradi.