GUNUNGKIDUL — BPBD Gunungkidul telah memetakan 12 kapanewon yang warganya rawan kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Pemetaan tersebut didasarkan pada data permintaan bantuan air bersih tahun lalu dan kajian risiko bencana 2025.
Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gunungkidul, Nanang Irawanto, mengatakan potensi kerawanan tidak ditetapkan sembarangan. "Mengacu pada data kekeringan di tahun lalu, dimana 12 kapanewon ini meminta bantuan air bersih ke BPBD," katanya, Rabu (17/6/2026).
Wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih meliputi:
Status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan tertuang dalam Surat Keputusan No.154/KPTS/2026 tertanggal 29 Mei 2026. Masa berlaku status ini mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.
BPBD mengalokasikan anggaran dropping air sebanyak 1.500 tangki. Namun, proses penyaluran diprioritaskan menggunakan anggaran milik kapanewon terlebih dahulu. "Kita akan membantu dropping setelah pagu anggaran di kapanewon habis," ujar Nanang.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, menambahkan bahwa 12 kapanewon rawan kekeringan telah mengalokasikan anggaran dropping secara mandiri. Sementara itu, enam kapanewon yang tidak memiliki anggaran dropping terdiri dari Wonosari, Playen, Saptosari, Karangmojo, Semin, dan Ngawen.
Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 2024, pelaksanaan dropping air diprioritaskan menggunakan anggaran milik kapanewon. Anggaran BPBD berfungsi sebagai cadangan dan baru digunakan setelah anggaran di kapanewon habis. "Biar tidak terjadi tumpang tindih bantuan," kata Purwono.
Panewu Purwosari, Subiyantoro, mengatakan wilayahnya termasuk daerah yang terkena dampak musim kemarau. Pihaknya rutin mengalokasikan anggaran dropping setiap tahun, dengan total Rp79,6 juta pada 2026. Hingga kini, bantuan air bersih belum disalurkan. "Masih belum karena penyaluran baru dilaksanakan mulai Juli mendatang. Biasanya fokus bantuan dilakukan untuk warga di Kalurahan Giripurwo dan Giricahyo," kata Subiyantoro.