YOGYAKARTA — Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi tantangan serius. Dinkes setempat mencatat realisasi peserta baru menyentuh angka 38.840 orang sejak awal tahun hingga 10 Juni 2026. Angka itu setara 10,81 persen dari target tahunan sebanyak 114.000 peserta.
Kepala Dinkes Gunungkidul Ismono mengakui capaian tersebut masih rendah. "Baru sekitar 10,81 persen dari target keseluruhan," katanya di Yogyakarta, Rabu.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan sasaran PKG tahun ini sebanyak 359.171 orang. Dari jumlah itu, Dinkes menargetkan 114.000 warga atau 40 persen di antaranya bisa menjalani pemeriksaan gratis. Sayangnya, tren partisipasi tahun sebelumnya juga belum menggembirakan.
Pada 2025, periode Februari hingga 31 Desember, jumlah peserta PKG hanya mencapai 88.096 orang. Padahal, target saat itu sebesar 310.770 orang. Artinya, realisasi hanya sekitar 28,3 persen.
Untuk mengejar ketertinggalan, Dinkes Gunungkidul menggencarkan strategi jemput bola. Layanan PKG tidak hanya menunggu di puskesmas, tetapi juga dibawa langsung ke masyarakat. "Kami aktif melakukan jemput bola di kalurahan, kapanewon, kegiatan kelompok pengajian, dan berbagai acara tertentu," ujar Ismono.
Dinkes juga berencana mengintegrasikan layanan PKG dengan program pelayanan penyakit kronis serta pelayanan pasien rawat jalan. Langkah ini diharapkan bisa menarik lebih banyak warga yang selama ini enggan datang khusus untuk pemeriksaan. "Langkah ini dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Gunungkidul serta prioritas program warga sehat," tambahnya.
Meski 30 puskesmas di seluruh Gunungkidul sudah siap melayani PKG, partisipasi masyarakat masih rendah. Ismono menyebutkan, kesadaran warga untuk datang ke puskesmas khusus melakukan PKG masih kurang. "Ada yang takut mengetahui kondisi penyakitnya," katanya.
Selain faktor psikologis, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala. Rata-rata setiap puskesmas hanya memiliki dua dokter dan lima hingga enam perawat. Jumlah itu dinilai kurang jika dibandingkan dengan kunjungan pasien rawat jalan yang mencapai 75 hingga 150 orang per hari. "Ketika ada kegiatan jemput bola, sumber daya manusia menjadi terbatas karena jumlah pasien di puskesmas cukup banyak," jelas Ismono.
Persoalan lain datang dari ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Ismono mengungkapkan, bahan untuk pemeriksaan laboratorium cepat—seperti kolesterol, asam urat, dan gula darah—masih kurang. Hal ini menghambat pelaksanaan skrining secara massal di lapangan.
Dinkes Gunungkidul terus berupaya mencari solusi, mulai dari optimalisasi anggaran hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi. Program PKG sendiri merupakan bagian dari implementasi program kesehatan masyarakat nasional yang wajib dijalankan oleh setiap daerah.