Pencarian

Komisi VII DPR dan Tim Kementerian Ekraf Jaring Aspirasi Industri Film di Yogyakarta, Catat Soal Beban Pajak Ganda

Sabtu, 06 Juni 2026 • 15:33:31 WIB
Komisi VII DPR dan Tim Kementerian Ekraf Jaring Aspirasi Industri Film di Yogyakarta, Catat Soal Beban Pajak Ganda
Komisi VII DPR dan Kementerian Ekraf melakukan penjaringan aspirasi industri film di Yayasan Sinema Yogyakarta.

YOGYAKARTA — Komisi VII DPR RI memilih Yayasan Sinema Yogyakarta sebagai lokasi penjaringan aspirasi lantaran organisasi ini rutin menyelenggarakan Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF). Festival tahunan itu disebut melibatkan lebih dari 100 komunitas film di Indonesia.

“Kita senang karena ini sifatnya bukan 'top-down', tapi lebih ke 'bottom-up', yang mana harapan tentang tumbuh, kata tumbuhnya itu betul-betul nyata,” kata Chusnunia dalam keterangannya.

Beban Pajak Ganda dan Kebutuhan Anggaran Rp 25 Miliar

Dalam pertemuan tersebut, pihak yayasan menyampaikan sejumlah persoalan struktural yang menghambat ekosistem perfilman. Salah satunya adalah adanya beban pajak ganda yang dinilai memberatkan para pembuat film di Indonesia.

“Banyak hal yang disampaikan teman-teman yayasan terkait dengan beban pajak tadi kami catat, di mana beberapa meja atau bahkan beban ganda pajak di Indonesia di dunia film. Kita berharap ada solusi dari pemerintah, nanti Panja mencatat itu,” ujar Chusnunia.

Selain soal perpajakan, disinggung pula soal kebutuhan biaya operasional. Untuk satu periode penyelenggaraan festival dalam setahun, Yayasan Sinema Yogyakarta membutuhkan dana sebesar Rp 25 miliar.

Harapan pada Dukungan Pemerintah dan Stakeholder

Komisi VII mengapresiasi kontribusi yang sudah ada, seperti Rp 1 miliar dari Kementerian Ekraf dan dukungan dari Pemerintah Provinsi DIY. Namun, angka tersebut dinilai masih jauh dari total kebutuhan.

“Kita tetap apresiasi karena sudah ada Rp 1 miliar dari Kementerian Ekraf di tengah keterbatasan anggaran, Pemprov DIY juga memberikan kontribusi. Namun demikian, angka yang besar ini mungkin akan lebih ringan kalau banyak pihak yang menggotongnya,” tambah Chusnunia.

Melalui kunjungan ini, Komisi VII berharap industri film nasional tidak dibiarkan tumbuh sendiri tanpa dukungan pemerintah. Chusnunia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan dunia film, sekaligus menjadikannya sebagai alat diplomasi budaya Indonesia.

“Jadi kita bisa punya harapan ke depan tentang keberlanjutan dunia film kita, film nasional. Kita berharap melalui film, kalau kita bicara tentang diplomasi budaya itu nyata bisa diharapkan dari dunia film,” tutupnya.

Bagikan
Sumber: jogja.antaranews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks