DI YOGYAKARTA — Tekanan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi mulai mendapat sorotan dari DPR. Budi S Kanang, politisi Fraksi PDI Perjuangan, menilai kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan dalam situasi saat ini.
“Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” ujar Budi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (13/6).
Kelas Menengah Tidak Punya Jaring Pengaman Sosial
Menurut Budi, kelompok kelas menengah berada di posisi yang sulit. Mereka tidak masuk dalam skema penerima bantuan langsung dari pemerintah, seperti subsidi BBM atau operasi pasar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun di saat yang sama, daya beli mereka terus tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat,” katanya.
Tekanan Ekonomi Bisa Picu Penurunan Status Sosial
Budi memperingatkan bahwa tekanan yang terus berlangsung bisa membuat sebagian kelas menengah turun status menjadi kelompok tidak mampu. Ia menilai proses pemulihan ekonomi kelompok ini jauh lebih sulit dibandingkan kelompok miskin yang mendapat bantuan pemerintah.
“Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya melihat indikator makroekonomi, seperti nilai tukar dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tetapi juga dampak nyata terhadap belanja rumah tangga. Menurutnya, kebijakan ekonomi harus menyentuh langsung kemampuan belanja masyarakat kelas menengah.
Transparansi Kebijakan Harga BBM Dinilai Penting
Selain itu, Budi menyoroti pentingnya perbaikan komunikasi publik terkait kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan di balik keputusan tersebut serta konsekuensi yang akan dirasakan masyarakat.
“Transparansi mengenai alasan pengambilan kebijakan serta konsekuensi yang ditimbulkan dinilai penting agar DPR maupun masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh,” kata Budi.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah antisipatif agar tekanan ekonomi tidak semakin memperlebar kesenjangan dan mendorong lebih banyak rumah tangga kelas menengah jatuh ke jurang kemiskinan.
