KULONPROGO — Keterlibatan perempuan dalam birokrasi tingkat kalurahan di Kabupaten Kulonprogo menunjukkan tren positif di sektor pamong. Namun, untuk jabatan politik tertinggi di desa, angkanya masih jauh dari ideal. Data terbaru mengungkap, hanya tiga dari 87 kalurahan yang dipimpin oleh seorang lurah perempuan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulonprogo, Pratiwi Ngasaratun, mengidentifikasi setidaknya dua hambatan utama. Pertama, faktor kultural. Kedua, minimnya sosialisasi politik yang menyasar perempuan.
Pandangan Masyarakat Soal Peran Domestik
Menurut Pratiwi, anggapan bahwa jabatan politik lebih cocok untuk laki-laki masih kuat di masyarakat. Pandangan ini menempatkan perempuan pada peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan anak, sehingga akses mereka ke dunia politik praktis terbatas.
"Faktor kultural cukup dominan yang berpandangan jabatan politik lebih cocok diemban pria. Perempuan diharapkan berperan kepada urusan domestik seperti mengurus anak dan keluarga. Ada pandangan seperti ini yang membuat perempuan terbatas terhadap akses untuk aktif dalam berpolitik," ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Keterbatasan akses ini, lanjut Pratiwi, berimbas langsung pada minimnya jaringan politik yang dimiliki calon pemimpin perempuan. Padahal, jejaring sosial dan politik menjadi modal krusial untuk maju dalam kontestasi politik, baik sebagai lurah maupun anggota legislatif.
Pamong Kalurahan: Cerita Berbeda di Jalur Seleksi
Ironisnya, kondisi berbeda justru terlihat pada jabatan yang diperoleh melalui mekanisme seleksi atau tes. Data dari Kesbangpol menunjukkan, sekitar 40 persen posisi pamong kalurahan di Kulonprogo kini diisi oleh perempuan. Capaian ini dinilai sebagai bukti bahwa kapasitas perempuan setara dengan laki-laki ketika kesempatan diberikan secara setara.
"Untuk jabatan-jabatan yang diperoleh secara seleksi atau tes misalnya jabatan pamong kalurahan, secara data sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan," kata Pratiwi.
Anggota DPRD Kulonprogo, Titik Wijayanti, menegaskan bahwa persoalan keterwakilan perempuan bukan sekadar urusan angka. Kehadiran pemimpin perempuan di pemerintahan, menurutnya, penting untuk memastikan kebijakan publik yang dihasilkan juga sensitif terhadap kebutuhan kaum hawa.
"Masih minimnya perempuan di tingkat pemerintahan kalurahan itu menjadi tantangan bersama. Harus membuka ruang yang lebih luas, memberikan kesempatan yang setara, serta mendorong lahirnya pemimpin perempuan yang mampu berkontribusi bagi kemajuan masyarakat," ujar politisi Fraksi PKB itu.
Pendidikan Politik yang Belum Optimal
Kesbangpol mengakui program pendidikan politik yang selama ini dijalankan belum menjangkau seluruh lapisan perempuan di Kulonprogo. Upaya yang dilakukan, seperti menggandeng organisasi perempuan, dinilai masih perlu diperluas cakupannya agar lebih efektif mendorong partisipasi politik dari akar rumput.
"Peran Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi perempuan secara politik, kami mempunyai tugas memberikan pendidikan politik ke seluruh lapisan baik perempuan maupun laki-laki. Khusus perempuan beberapa kali kami melakukan pendidikan politik bersama organisasi perempuan yang ada di Kulonprogo, namun memang cakupannya masih perlu ditingkatkan," jelas Pratiwi.
