JOGJA — Lurah Terban Indria Cahya memimpin langsung penyuluhan yang diikuti unsur masyarakat dari berbagai lapisan. Materi disampaikan dua narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekawan, mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembahasan menyoroti perubahan paradigma hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Indria menilai pemahaman hukum penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan ekonomi, menurutnya, tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan kesempatan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.
Tiga Pilar Keadilan dalam Paradigma KUHP Baru
Warga diperkenalkan dengan tiga pilar keadilan yang menjadi bagian dari paradigma KUHP baru: keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Ketiganya punya penekanan berbeda.
Keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan kerugian korban. Keadilan korektif menitikberatkan perubahan perilaku pelaku. Adapun keadilan rehabilitatif memberi dukungan agar pelaku dapat kembali berperan produktif di tengah masyarakat.
Pidana Kerja Sosial Bisa Dijalankan di Bank Sampah hingga Panti Sosial
Materi yang paling menyita perhatian adalah pidana kerja sosial. Berdasarkan Pasal 65 KUHP baru, kerja sosial termasuk jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim, antara lain untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah lima tahun.
Pelaksanaannya dapat berupa kegiatan di bidang lingkungan hidup, sosial budaya, hingga pelayanan publik. Sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan antara lain bank sampah, ruang terbuka hijau, panti sosial, serta fasilitas pelayanan di tingkat kemantren dan kelurahan.
Mekanisme itu sekaligus memberi gambaran soal keterlibatan lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.
Tokoh Masyarakat Diminta Cegah Stigma terhadap Mantan Terpidana
Penyuluhan tidak berhenti pada pemahaman aturan pidana. Para tokoh masyarakat didorong berperan aktif membangun kesadaran hukum di lingkungan masing-masing.
Mereka diharapkan membantu mengedukasi warga, mencegah munculnya stigma terhadap mantan terpidana, serta mendukung pengawasan pelaksanaan kerja sosial. Warga juga diajak menghindari tindakan main hakim sendiri ketika menghadapi persoalan hukum.
Lewat kegiatan tersebut, pengurus kampung, ketua RW, dan lembaga kemasyarakatan diharapkan semakin memahami hak-hak hukum masyarakat. Mereka juga diharapkan mampu menjadi penyebar informasi hukum yang benar sehingga kesadaran hukum tumbuh di Kelurahan Terban.
