DI YOGYAKARTA — Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun dengan kebutuhan investasi sekitar USD73 miliar. Namun, sejumlah peneliti menilai target itu berpotensi tersandung oleh struktur RUPTL yang masih berpihak pada pembangkit fosil.
Program 100 GWp dicanangkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 25 Agustus 2026 dengan 14 proyek awal berkapasitas sekitar 5,3 GWp. Kementerian ESDM memproyeksikan program itu menghemat konsumsi diesel hingga 6 juta kiloliter dan memangkas emisi sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun. Perlu dicatat, satuan GWp mengacu pada kapasitas puncak panel surya, bukan kemampuan pembangkit memasok listrik secara terus-menerus.
Penguncian Karbon di RUPTL Jadi Hambatan
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Roes Regi Lutfi, menyoroti gejala penguncian karbon yang tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) saat ini. Menurut dia, rencana 100 GW berpotensi terhambat oleh struktur perencanaan tersebut.
"Rencana 100 GW sendiri itu berpotensi terhambat oleh gejala penguncian karbon, yang tercermin dalam RUPTL sekarang," kata Roes Regi Lutfi dikutip pada Kamis (12/11/2026).
Studi LPEM FEB UI bersama Greenpeace pada Juli 2026 menemukan ketergantungan energi fosil sebagai hambatan struktural transisi energi. Sepanjang 2015-2024, kapasitas energi terbarukan yang terhubung ke sistem kelistrikan PLN hanya bertambah 4,4 GW. Pada periode yang sama, kapasitas pembangkit fosil justru naik 25,9 GW.
RUPTL 2025-2034 pun masih mengalokasikan tambahan pembangkit gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW. Artinya, ruang bagi energi terbarukan dalam rencana resmi kelistrikan belum sepadan dengan ambisi 100 GWp.
Beban Pembiayaan dan Peluang Penurunan Biaya Modal
Dari sisi pembiayaan, simulasi LPEM FEB UI dan Greenpeace menunjukkan penurunan biaya modal PLTS dari 10 persen menjadi 5 persen berpotensi menaikkan kapasitas surya hingga 70 persen dibandingkan skenario bisnis seperti biasa. Sinyal ini penting karena investasi USD73 miliar menuntut kepastian pengembalian bagi investor.
Kajian INDEF, IESR, Energy Transitions Commission, dan Systemiq memperkirakan percepatan pengembangan energi terbarukan dan penyimpanan energi bisa menekan biaya sistem kelistrikan 5-15 persen lebih rendah pada 2035 dibandingkan jalur RUPTL saat ini. Dengan kata lain, percepatan transisi tidak selalu identik dengan beban biaya lebih besar.
Jaringan Transmisi dan Tata Kelola Jadi PR
Selain soal pembangkit, pencapaian target 100 GWp membutuhkan penguatan jaringan transmisi agar listrik dari PLTS tersalur ke pusat beban. Pembenahan sistem kelistrikan dan tata kelola proyek yang transparan serta akuntabel disebut sebagai syarat lain yang tidak bisa ditawar.
Bagi pelanggan PLN, ujung dari persoalan ini adalah keandalan pasokan. Tanpa transmisi yang memadai, penambahan kapasitas surya berisiko tidak terpakai optimal. Sementara bagi investor, kepastian regulasi dan skema pembiayaan menentukan apakah proyek benar-benar berjalan sesuai jadwal tiga tahun.
Target 100 GWp memang memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, tanpa
