YOGYAKARTA — Pertemuan berlangsung sekitar pukul 16.05 WIB dan berlangsung terbuka di depan massa aksi. Sultan menerima sejumlah perwakilan peserta dan menanggapi tuntutan satu per satu, dari soal upah hingga tuduhan pemerintah daerah mempersulit penyampaian pendapat.
UMR Masih Menunggu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Menanggapi tuntutan kenaikan upah layak, Sultan menyatakan pemerintah daerah belum menerima keputusan resmi dari pemerintah pusat. Penentuan upah minimum, menurutnya, mengacu pada pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, dan faktor alfa dengan rentang 0,1 hingga 0,9.
Pembahasan besaran kenaikan melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Sultan menyebut kesepakatan di forum itu yang menjadi dasar penetapan.
"Kalau UMR, sampai saat ini kami belum tahu keputusan Menteri Tenaga Kerja," jelas Sultan.
Ia mencontohkan perhitungan bila pertumbuhan ekonomi 5 persen dan inflasi 3 persen, keduanya menjadi bagian dasar penetapan. Sultan juga menyinggung negosiasi faktor alfa tahun sebelumnya, yang disepakati 0,4 setelah pemerintah daerah mengupayakan angka 0,8.
"Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4, kami bikin 0,8, karena kami negosiasi sama pengusaha, enggak keberatan? Ya enggak apa-apa," ujarnya.
Sultan meminta warga menunggu keputusan pemerintah pusat. Menurutnya, kewenangan memutuskan upah minimum berada di tangan Menteri Ketenagakerjaan, bukan pemerintah daerah.
"Jadi, kalau untuk UMR, saya berharap kita tunggu keputusan Menteri Tenaga Kerja. Sebetulnya seperti itu. Yang memutuskan itu pusat, bukan daerah," tegasnya.
Soal Premanisme: Sultan Bantah Punya Hubungan
Peserta aksi juga menyoroti sejumlah peristiwa premanisme di Yogyakarta. Sultan mengaku tidak mengetahui secara persis peristiwa yang disinggung massa. Ia membantah memiliki hubungan dengan kelompok preman mana pun.
"Nah, kalau premanisme, misalnya, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman. Kalau saya, kalau kekerasan jangan dilakukan," ucapnya.
Ruang Demokrasi dan Tawaran Komite Kecil
Terkait sorotan atas ruang demokrasi, Sultan mempertanyakan anggapan bahwa pemerintah daerah mempersulit warga menyampaikan pendapat. Ia menegaskan ruang tersebut tetap terbuka.
"Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi? Ruang itu kami buka," bebernya.
Meski begitu, Sultan menekankan pemerintah membutuhkan data akurat untuk menindaklanjuti persoalan yang disampaikan massa. Ia membuka kemungkinan membentuk komite kecil guna membahas tuntutan tersebut secara lebih rinci.
"Faktor-faktornya tempat itu terlalu banyak. Asal saya punya data yang akurat, saya yang membangun komite kecil, enggak ada masalah," tandasnya.
Aksi Aliansi Jogja Memanggil berlangsung di depan Kompleks Kepatihan, pusat pemerintahan DIY di Gondomanan. Dialog dengan gubernur menjadi penutup rangkaian penyampaian aspirasi massa pada sore itu.
