YOGYAKARTA — Alih-alih memotong anggaran untuk rakyat, kebijakan efisiensi yang direncanakan DPRD Kota Yogyakarta menyasar belanja yang sifatnya seremonial dan perjalanan dinas.
Ketua DPRD Kota Yogyakarta menyebut efisiensi akan difokuskan pada kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung bagi warga. Beberapa pos yang masuk dalam daftar penghematan antara lain biaya rapat di hotel, seminar, hingga pengadaan barang yang dinilai kurang prioritas.
“Kami ingin memastikan bahwa uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat. Bukan untuk acara seremonial yang habis sekali pakai,” ujar Ketua DPRD dalam keterangan resminya.
DPRD Kota Yogyakarta menegaskan bahwa pos anggaran untuk pembangunan infrastruktur kampung, bantuan sosial (bansos), serta program pendidikan dan kesehatan justru akan dipertahankan. Bahkan, ada rencana untuk menaikkan alokasi di sektor-sektor tersebut jika hasil efisiensi mencukupi.
“Anggaran untuk perbaikan jalan lingkungan, posyandu, dan beasiswa tidak akan tersentuh. Itu sudah menjadi komitmen bersama,” tambahnya.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat agar seluruh daerah melakukan penghematan anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, DPRD Kota Yogyakarta menekankan bahwa efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Justru dengan memotong pemborosan, kami punya ruang fiskal yang lebih besar untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelas Ketua DPRD.
Rencana efisiensi ini akan mulai diterapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini, dan akan dipertegas dalam pembahasan APBD 2026. DPRD Kota Yogyakarta berjanji akan mengawal ketat realisasi pemangkasan agar tidak melenceng dari sasaran.
“Kami akan audit setiap pos yang dipangkas. Jika ada dinas yang masih membelanjakan anggaran untuk kegiatan tidak prioritas, kami akan panggil,” tegasnya.