DI YOGYAKARTA — Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa jumlah entitas yang mencapai 44 buah dinilai membuat birokrasi di Grup PLN menjadi tidak efisien. Dalam pertemuan dengan direksi PLN pada Jumat (5/6), Dony menegaskan bahwa efisiensi operasional dan tata kelola yang lebih ketat menjadi target utama dari kebijakan ini.
"Percepatan transformasi dan penguatan keandalan sistem kelistrikan menjadi kunci agar PLN semakin efektif mendukung ketahanan energi nasional," ujar Dony.
Proses perampingan ini akan dilakukan melalui tiga cara: konsolidasi, divestasi, dan restrukturisasi portofolio bisnis. Dengan struktur yang lebih ramping, PLN diharapkan bisa lebih fokus pada bisnis intinya, yaitu mengalirkan listrik yang andal ke seluruh pelosok negeri.
Di tengah proses restrukturisasi, realisasi proyek kelistrikan justru menunjukkan akselerasi. Hingga saat ini, hampir 40 persen dari total 1.634 proyek dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sudah memasuki tahap eksekusi. Proyek-proyek itu mencakup pembangunan pembangkit baru, jaringan transmisi, hingga gardu induk.
Pembangunan ini menjadi krusial untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi listrik di masa depan. Tanpa tambahan pasokan yang masif, risiko pemadaman bisa meningkat, terutama di kawasan industri dan kota-kota besar.
Pertemuan antara BP BUMN dan direksi PLN juga menyoroti insiden gangguan listrik yang sempat terjadi di Sumatera. Sebagai tindak lanjut, PLN tengah menyiapkan proyek strategis untuk memperkuat infrastruktur backbone kelistrikan di Pulau Sumatera.
Beberapa proyek yang akan digenjot antara lain pembangunan jaringan transmisi bertegangan tinggi 500 kV, 275 kV, dan 150 kV. Penambahan kapasitas di berbagai wilayah juga akan dilakukan untuk meminimalkan risiko blackout di masa mendatang.
Dengan perampingan struktur dan percepatan eksekusi proyek, PLN berada di jalur yang tepat untuk menjadi perusahaan listrik yang lebih tangguh. Namun, tantangan terbesar tetap ada pada konsistensi implementasi di lapangan hingga 2028.