DI YOGYAKARTA — Bantahan ini disampaikan Bahlil menyusul kritik tajam dari Institute for Essential Services Reform (IESR) yang menilai pemadaman massal merupakan indikator kegagalan Kementerian ESDM dalam menjamin keandalan sistem kelistrikan nasional. IESR menduga keterlambatan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Menteri ESDM memicu tertundanya pengiriman batu bara, sehingga Hari Operasi Pembangkit (HOP) di sejumlah PLTU Jawa-Bali merosot di bawah batas aman. Kondisi itu diperparah gangguan teknis pada PLTGU Jawa 1.
Menanggapi hal itu, Bahlil langsung menggelar rapat dengan direksi PT PLN (Persero) di kantornya, Jumat (12/6/2026) malam. Ia memastikan persoalan utama bukanlah pasokan batu bara.
"Saya sampai dengan hari ini malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam secepatnya," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara.
Pemulihan Belum Maksimal, PLN Dikebut Perbaiki Mesin
Bahlil mengakui pemulihan interkoneksi kelistrikan pasca-gangguan pada 9-10 Juni 2026 memang belum berjalan optimal di sejumlah titik. Meski begitu, ia memastikan Kementerian ESDM terus mengawal PLN untuk melakukan akselerasi perbaikan mesin secara total agar pemadaman bergilir tidak meluas.
"Kemarin memang ada (pemadaman) belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan," lanjutnya.
Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi pasar yang mengaitkan gangguan kelistrikan dengan isu pemotongan anggaran subsidi energi. Bahlil menegaskan bahwa manajemen pemeliharaan jaringan oleh regulator sama sekali tidak berkaitan dengan intervensi kebijakan fiskal maupun pengurangan kompensasi listrik bagi masyarakat.
"Terkait untuk subsidi sama sekali nggak ada. Baik, makasih ya," pungkas Bahlil.
