DI YOGYAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Provinsi Jawa dan Bali menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara rutin, bukan sekadar ketika masalah muncul. Arahan itu disampaikan dalam acara silaturahmi dengan kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa dan Bali di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6).
“Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama,” ujar Tito dalam arahannya.
Ia menambahkan, jika forum itu baru digerakkan setelah terjadi insiden, langkah pencegahan sudah terlambat. “Tapi sebaliknya kalau FKUB-nya nggak jalan, baru digerakkan ketika ada masalah, ini terlambat,” pungkasnya.
Anggaran FKUB Bisa Dialokasikan dari APBD
Mendagri mendorong kepala daerah yang memiliki ruang fiskal memadai untuk mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mendukung kegiatan FKUB. Langkah ini dinilai krusial mengingat keragaman agama dan aliran kepercayaan di Jawa dan Bali yang rawan dimanfaatkan untuk memicu perpecahan.
Selain aspek kerukunan, Tito menekankan soliditas Forkopimda menjadi prasyarat utama menjaga stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, pembangunan hanya bisa berjalan optimal jika kondisi daerah aman dan kondusif.
Jawa-Bali: Pusat Aktivitas Nasional yang Rawan Gangguan
Mendagri menyebut Jawa dan Bali memiliki posisi sangat strategis karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional. Konsentrasi penduduk yang mencapai hampir 60 persen dari total populasi Indonesia membuat dua pulau ini menjadi barometer stabilitas nasional.
“Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara,” tegas Tito.
Ia mengingatkan bahwa kerusuhan di sejumlah daerah di masa lalu terbukti mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bahkan konflik atau aksi kekerasan dalam skala kecil, menurutnya, bisa memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan pemerintah.
“Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu,” ungkapnya.
Komunikasi Formal dan Informal Jadi Kunci
Tito meminta seluruh unsur Forkopimda memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik secara formal maupun informal. Berdasarkan pengalaman, daerah yang para pimpinannya kompak cenderung lebih cepat mengatasi persoalan dan mencegah konflik meluas.
Arahan ini sekaligus menjadi pengingat bagi kepala daerah di Jawa dan Bali untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan modal sosial dan kelembagaan pencegah konflik. Tanpa stabilitas, kata Tito, agenda pembangunan daerah berisiko tersendat.
