DI YOGYAKARTA — AFPM mengajukan gugatan pada Jumat pekan lalu, mendesak pengadilan untuk meninjau ulang aturan pencampuran biofuel yang ditetapkan EPA pada akhir Maret. CEO AFPM, Chet Thompson, menyebut mandat ini sebagai beban finansial terbesar dalam sejarah program RFS. "Biaya kepatuhan saat ini telah menyentuh level tertinggi yang pernah ada," tegas Thompson dalam pernyataan resmi.
Mandat Biofuel Diprediksi Membebani Industri US$106 Miliar
Kebijakan tersebut mewajibkan setiap kilang mencampurkan miliaran galon etanol dan biofuel ke stok bahan bakar nasional. Perusahaan yang tak mampu memenuhi kuota harus membeli kredit kepatuhan bernama Renewable Identification Numbers (RINs).
AFPM memperkirakan biaya kepatuhan aturan baru ini bisa menembus US$106 miliar dalam dua tahun. Beban itu diprediksi mendorong kenaikan harga bensin dan solar antara 26 hingga 35 sen per galon. Dengan kurs Rp16.000 per dolar AS, potensi tambahan biaya mencapai Rp5.600 per galon atau setara Rp1.696 triliun secara total.
Target Pencampuran Biodiesel Melonjak 60%, Produksi Kredit Masih Jauh
Poin utama keberatan AFPM adalah target pencampuran biodiesel dan renewable diesel yang melonjak hingga 60% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini dinilai melampaui kapasitas produksi domestik yang tersedia.
Data AFPM menunjukkan pada April lalu, produksi kredit biodiesel hanya mencapai 690 juta unit. Jumlah itu masih jauh di bawah kebutuhan bulanan sebesar 915 juta unit untuk memenuhi target pemerintah. Kesenjangan ini memicu lonjakan harga kredit RIN di pasar.
Risiko Penurunan Pasokan BBM Domestik Jika Cadangan Kredit Menipis
AFPM memperingatkan, jika cadangan kredit RIN terus menipis, perusahaan kilang mungkin harus mengurangi volume bahan bakar transportasi yang dipasok ke pasar domestik. Langkah ini diambil sebagai upaya terakhir untuk tetap patuh pada regulasi.
Tekanan semakin nyata karena harga kredit etanol dan biodiesel untuk tahun 2026 telah mencetak rekor tertinggi pekan lalu. Kondisi pasar yang tidak stabil ini dinilai sebagai sinyal bahaya bagi ketahanan energi Amerika Serikat.
Hingga berita ini diturunkan, EPA memilih untuk tidak memberikan komentar terkait tuntutan hukum yang diajukan AFPM.
