JOGJA — Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro menegaskan penyesuaian anggaran berpotensi menggeser alokasi sejumlah kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, seluruh OPD diminta meninjau kembali usulan kegiatan masing-masing sebelum pembahasan bersama komisi.
“Kami menekankan pada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Kegiatan yang sifatnya seremonial itu dikurangi saja,” kata Kuncoro, Kamis (29/10/2026).
Pimpinan DPRD dari PKS itu menyebut penyesuaian anggaran sebagai langkah strategis mengendalikan belanja daerah di tengah keterbatasan penerimaan. Tanpa peninjauan ulang, defisit anggaran Kota Jogja berisiko melebar saat pembahasan dengan komisi.
Gaji Guru PPPK Masih Menunggu Kepastian dari Pusat
Selain mendorong efisiensi program, DPRD menyoroti kepastian anggaran untuk membayar gaji guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu. Selama ini pembayaran gaji guru tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
Kuncoro menegaskan Pemkot perlu menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk memenuhi kewajiban itu. “Kami saat ini juga masih menunggu surat dari Pusat. Kemarin Kemendiknas sudah menyampaikan akan bersumber dari Pusat,” terangnya.
Kepastian sumber pendanaan menjadi salah satu hal yang masih ditunggu DPRD. Pemkot diminta memperhitungkan kebutuhan pembayaran gaji tersebut dalam penyusunan anggaran agar kewajiban belanja tetap dapat dipenuhi.
Raperda Pariwisata 2026–2045 Dimatangkan
Di luar pembahasan anggaran 2027, DPRD Kota Jogja mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota 2026–2045. Rencana induk itu akan menjadi acuan arah pembangunan pariwisata Kota Jogja dalam jangka panjang.
Menurut Kuncoro, dokumen tersebut perlu disusun menyeluruh dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Harus utuh komprehensif, sehingga ini menyiapkan masa depan pariwisata Kota Jogja itu seperti apa selama 20 tahun, dengan lima tahun sekali akan ada evaluasi,” pungkasnya.
DPRD berharap penyusunan anggaran 2027 dapat mengakomodasi program yang menjadi kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal. Pada saat yang sama, perencanaan pembangunan jangka panjang, termasuk sektor pariwisata, perlu diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.
