YOGYAKARTA — DPRD Kota Yogyakarta tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) 2026-2045. Di tengah pembahasan itu, warga RW 01 Jlagran, Pringgokusuman, Gedongtengen, menyuarakan kekhawatiran soal keberadaan bajaj dari India yang makin marak di kawasan wisata.
Masukan itu disampaikan dalam forum public hearing Raperda Ripparda 2026-2045 pada akhir pekan lalu. Warga menilai keberadaan bajaj impor itu berpotensi menggeser becak dan andong sebagai moda transportasi khas Kota Yogyakarta.
Warga Sebut Bajaj Bebas Beroperasi meski Ada Perda
Seorang warga Jlagran bernama Nur menyoroti lemahnya penegakan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong. Menurut dia, aturan itu tidak berjalan di lapangan.
"Ini sudah banyak bersliweran bajaj-bajaj dari India. Padahal, di DIY ada Perda No 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong. Tapi, bajaj bebas. Apa mau jadi New Delhi KW?" kata Nur dalam forum tersebut.
Nur berharap Ripparda 2026-2045 memuat aturan tegas soal angkutan wisata. Bajaj, menurut dia, tidak boleh berkeliaran bebas di kawasan wisata demi menjaga eksistensi transportasi tradisional.
"Saya mohon aturan ini masuk dalam Raperda ini. Tapi, juga diimplementasikan. Jangan seperti Perda No 5 Tahun 2016 DIY," ujarnya.
Larangan Diminta Berlaku di Sumbu Filosofi
Nur meminta larangan bajaj beroperasi di sumbu filosofi dipertegas dalam regulasi. Kawasan itu membentang dari Panggung Krapyak di Bantul hingga Tugu Pal Putih dan menjadi pilar utama wisata Kota Yogyakarta.
Di kawasan tersebut, becak listrik dan andong masih beroperasi. Namun, menurut Nur, keduanya kalah bersaing jika diadu dengan bajaj yang lebih cepat dan praktis.
"Ada becak listrik, ada andong. Tapi, kalau harus diadu dengan bajaj jelas kalah. Lebih cepat, praktis," katanya.
DPRD Janji Bawa Masukan ke Pansus Ripparda
Anggota DPRD Kota Yogyakarta, Haryanto, menanggapi masukan warga Jlagran. Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan akan memperjuangkan aspirasi tersebut agar masuk dalam Ripparda.
Menurut Haryanto, masukan itu bisa disalurkan melalui Pendapat Umum Fraksi PDI Perjuangan atau langsung dibawa ke Panitia Khusus pembahas Raperda.
"Ini menjadi catatan bagi kami. Nanti bisa masuk melalui Pendapat Umum Fraksi PDI Perjuangan dari fraksi kami. Atau bisa langsung masuk ke Pansus," katanya.
Haryanto menyebut masukan warga Jlagran menjadi salah satu bahan penting dalam pembahasan Ripparda 2026-2045. Regulasi itu nantinya menjadi acuan pembangunan pariwisata Kota Yogyakarta hingga dua dekade mendatang.
