JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai eskalasi dugaan pelanggaran HAM akibat karhutla memerlukan respons negara yang tidak bisa ditunda. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan rekomendasi awal ditujukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Enam poin rekomendasi itu menuntut tindakan konkret, terukur, dan berkelanjutan terhadap bencana tahunan yang dinilai berpotensi memicu pelanggaran HAM. Pemantauan Komnas HAM di sejumlah provinsi terdampak menemukan karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi berdampak langsung pada pemenuhan hak dasar masyarakat luas.
Perlindungan Warga Terdampak Jadi Prioritas Pertama
Rekomendasi pertama mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memberikan perlindungan menyeluruh kepada warga terdampak karhutla. Perlindungan itu tidak sekadar mencegah korban jiwa, tetapi juga menekan risiko jangka panjang terhadap kesehatan, keselamatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan pangan.
Kelompok rentan menjadi perhatian khusus dalam poin ini. Komnas HAM menempatkan pemenuhan hak mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab negara.
Anggaran, Personel, dan Dukungan untuk Masyarakat Peduli Api
Poin kedua meminta pemerintah memperkuat pencegahan dan mitigasi melalui penyediaan anggaran, personel, serta sarana prasarana yang memadai hingga tingkat kabupaten/kota dan desa. Penguatan deteksi dini dan patroli rutin disebut sebagai langkah yang harus dibarengi dukungan operasional penuh bagi masyarakat peduli api (MPA) di tingkat akar rumput.
"Komnas HAM secara khusus mendorong penguatan deteksi dini, patroli rutin, serta pemberian dukungan operasional penuh bagi masyarakat peduli api (MPA) di tingkat akar rumput," ujar Anis.
Keselamatan Petugas dan Relawan Tak Boleh Diabaikan
Rekomendasi ketiga menyoroti garda terdepan penanganan bencana. Pemerintah diminta menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh petugas pemadam serta relawan melalui penyediaan alat pelindung diri (APD) standar dan fasilitas layanan kesehatan.
Kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan juga diminta, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Poin ini menegaskan bahwa risiko yang dihadapi petugas lapangan tidak boleh ditanggung sendiri tanpa perlindungan negara.
Penindakan Korporasi hingga Gugatan Perdata
Poin keempat dan kelima menekankan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, konsisten, transparan, serta tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum diimbau tidak hanya memproses pelaku perorangan, tetapi juga mengoptimalkan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Penelusuran keterlibatan jajaran direksi, pengurus, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan menjadi bagian dari dorongan tersebut. Selain sanksi pidana, Komnas HAM mendorong penerapan sanksi administratif ketat dan pengajuan gugatan perdata berupa kewajiban pembayaran ganti rugi serta pemulihan lingkungan menyeluruh.
"Penegakan hukum tersebut harus berorientasi pada pemberian efek jera, pencegahan keberulangan, serta pemenuhan tanggungjawab negara dalam melindungi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, dan hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak," tegas Anis.
Pemulihan Holistik dan Hak Masyarakat Adat
Rekomendasi keenam mendesak pemerintah memastikan proses pemulihan pasca-karhutla dilakukan secara holistik. Langkah itu wajib mencakup pemulihan fungsi ekosistem, tata air, dan tutupan vegetasi, sekaligus memulihkan sumber penghidupan warga.
Komnas HAM menegaskan pemulihan harus tetap menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanah serta sumber daya alam. Perlindungan HAM dinilai tidak boleh ditunda hanya karena kendala prosedur administratif, keterbatasan anggaran, atau masalah koordinasi antarlembaga.
"Negara harus hadir dan mengambil langkah segera, nyata, dan berkelanjutan untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi," kata Anis.
2.835 Hektare Terbakar, Kalteng Paling Parah
Data BNPB per 4 November 2026 mencatat titik api masih terdeteksi di enam provinsi dengan total luas lahan terbakar mencapai 2.835 hektare. Kalimantan Tengah menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 2.195 hektare, disusul Kalimantan Selatan 405 hektare dan Kalimantan Barat 149 hektare.
Komnas HAM menegaskan bencana tahunan ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai fenomena alam akibat perubahan iklim. Karhutla dinilai sebagai persoalan perlindungan hak dasar yang menuntut kehadiran negara secara nyata.
Lembaga itu akan terus memantau pelaksanaan tanggung jawab negara dan tindak lanjut penanganan karhutla. Pemantauan diarahkan untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.
