Yogyakarta — Peringatan May Day 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta berlangsung dengan mobilisasi massa yang signifikan. Ribuan peserta dari berbagai aliansi buruh, petani, dan mahasiswa turun ke jalan membawa beragam tuntutan yang mencerminkan isu ketenagakerjaan dan aksesibilitas pendidikan.
Tiga Lokasi Aksi dengan Tuntutan Berbeda
Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY menggelar aksi di kawasan Tugu Jogja dengan sekitar 700 peserta bersama KSPSI DIY. Di lokasi ini, peserta menuntut kepastian hukum melalui percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan serta penyelesaian kasus pesangon yang belum dibayarkan kepada buruh.
Sementara itu, Aliansi Gerakan Land Reform Yogyakarta (Gelora) menggelar longmarch dari kawasan eks Parkir Abu Bakar Ali menuju Titik Nol Malioboro. Koordinator Gelora, Maleo, menegaskan bahwa aksi tahun ini mengangkat tema perlawanan terhadap dominasi global yang dinilai berdampak langsung pada rakyat kecil.
Di Pertigaan Revolusi UIN Sunan Kalijaga, Forum BEM se-DIY memusatkan aksi mereka yang sempat diwarnai insiden pembakaran ban sekitar pukul 16.40 WIB. Kendati demikian, keseluruhan peringatan May Day berlangsung kondusif di bawah pengawasan aparat keamanan.
Isu Upah, THR, dan Kebijakan Industri Lokal
Melalui aksinya, Gelora menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sebanding dengan upah buruh. Kelompok ini juga mencatat masih banyaknya kasus Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan kepada pekerja hingga saat ini.
Selain isu upah dan kesejahteraan, buruh yang tergabung dalam FKBB juga menolak kebijakan kemasan rokok polos dan kenaikan cukai yang mereka anggap mengancam industri lokal dan lapangan kerja.
Tuntutan Pendidikan Gratis Menjadi Sorotan
Salah satu tuntutan utama yang bergema dalam aksi May Day 2026 adalah permintaan pemerintah menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat. Gelora menempatkan isu ini sebagai bagian integral dari perlawanan terhadap dominasi global yang membuat rakyat kecil semakin tertekan secara ekonomi.
Respons Pemerintah Daerah
Menanggapi aspirasi massa, Kepala Dinas Tenaga Kerja DIY, Ariyanto Wibowo, menyatakan bahwa pemerintah membuka ruang bagi penyampaian tuntutan selama dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ariyanto Wibowo menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam aksi ini akan diteruskan kepada DPRD dan pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
