Pencarian

Inflasi Kalteng Tertinggi Ketiga Nasional, BI Sebut Kenaikan BBM Non-Subsidi Jadi Biang Kerok

Jumat, 05 Juni 2026 • 23:10:31 WIB
Inflasi Kalteng Tertinggi Ketiga Nasional, BI Sebut Kenaikan BBM Non-Subsidi Jadi Biang Kerok
Kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi penyebab utama inflasi tertinggi ketiga di Kalteng.

DI YOGYAKARTA — Kepala Kantor Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrian, mengungkapkan bahwa pola inflasi tahun ini menyimpang dari kebiasaan. Seharusnya, setelah Idulfitri terjadi deflasi. Namun pada Mei 2026, harga-harga justru merangkak naik.

"Kalau melihat pola historis, seharusnya bulan Mei setelah Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi. Namun tahun ini berbeda karena adanya kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung memengaruhi harga komoditas pangan strategis seperti beras, ikan, dan komoditas lainnya," ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Palangka Raya, Kamis (4/6/2026).

Harga BBM Non-Subsidi Mengerek Biaya Distribusi

Kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi faktor dominan yang mendorong inflasi di Kalteng. Dampaknya langsung terasa pada rantai distribusi barang. Biaya transportasi yang membengkak otomatis membuat harga komoditas strategis seperti beras dan ikan ikut terkerek di tingkat konsumen.

BI mencatat, tekanan inflasi tidak hanya datang dari BBM. Ada tiga faktor lain yang diwaspadai bakal menambah beban pada Juni hingga Juli 2026. Pertama, ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memicu gejolak harga energi. Kedua, ancaman fenomena El Nino yang bisa mengganggu produksi pangan lokal. Ketiga, lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah.

“Kita perlu mengantisipasi risiko inflasi ke depan karena berdasarkan pola historis, setelah periode deflasi biasanya akan kembali terjadi tekanan inflasi. Apalagi saat ini terdapat sejumlah faktor eksternal dan struktural yang perlu mendapat perhatian bersama,” kata Yuliansah.

Ketergantungan Pasokan Luar Daerah Jadi Kerentanan

Kalteng masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Kondisi ini membuat provinsi tersebut rentan terhadap gejolak harga di daerah pemasok. Jika distribusi terganggu atau harga di daerah asal naik, Kalteng akan langsung terkena imbasnya.

Untuk mengatasi tekanan jangka pendek, BI mendorong pemerintah daerah menggelar pasar penyeimbang dan gerakan pasar murah. Langkah ini dianggap efektif untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga sedang tinggi. Selain itu, penguatan distribusi barang dan jasa juga menjadi prioritas.

BI Dorong Produksi Pangan Lokal dan Digitalisasi Pertanian

Dalam jangka panjang, solusi yang ditawarkan BI lebih struktural. Peningkatan produksi pangan lokal menjadi kunci utama agar Kalteng tidak terus-menerus bergantung pada pasokan dari luar. Kerja sama perdagangan antardaerah juga perlu diperkuat.

Optimalisasi rantai pasok dan pemanfaatan teknologi di sektor pertanian dinilai bisa menjadi game changer. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani dan menekan biaya distribusi.

“Kami berharap langkah-langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan secara bersama-sama, baik melalui upaya jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalteng dapat terus terjaga,” tambah Yuliansah.

Bagikan
Sumber: beritasampit.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks