DI YOGYAKARTA — Instruksi tersebut disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6). Berdasarkan data BMKG, fenomena El Nino diprakirakan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027, namun dampak paling signifikan baru akan terasa pada tiga bulan ke depan.
Dua Ancaman Utama: Karhutla dan Krisis Air
Dalam paparannya, Tito mengungkapkan ada dua dampak utama yang wajib diantisipasi pemerintah daerah. Pertama, meningkatnya potensi karhutla akibat cuaca yang lebih panas dan kering. Kedua, berkurangnya ketersediaan air yang dapat mengganggu produktivitas pertanian, perkebunan, hingga operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
"Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun," ujar Tito merujuk pada periode puncak kekeringan.
Strategi Mitigasi Pusat dan Tugas Kepala Daerah
Pemerintah pusat, menurut Tito, telah menyiapkan langkah mitigasi teknis. Kementerian Pertanian, misalnya, akan memperkuat sistem irigasi dan pompanisasi. Sementara itu, BNPB bersiap melakukan modifikasi cuaca di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Karena itu, Tito meminta para gubernur, bupati, dan wali kota segera mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan dengan BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah terkait. Ia menekankan agar upaya mitigasi dilakukan secara terpadu berdasarkan data dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sinergi Forkopimda hingga Pemerintah Desa
Mantan Kapolri ini juga menginstruksikan penguatan sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, dan pemerintah desa. Koordinasi lintas sektor ini dinilai penting untuk mempercepat respons jika karhutla atau kekeringan mulai terjadi.
"El Nino ini berdampak dua. Satu adalah dampak kemungkinan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua adalah kekurangan air," ungkap Tito dalam sambutannya.
Melalui instruksi ini, pemerintah daerah dituntut mampu menyusun langkah mitigasi yang sesuai dengan tingkat kerawanan di wilayah masing-masing. Tujuannya agar risiko karhutla, kekeringan, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air dapat ditekan secara lebih cepat, terukur, dan efektif.
