YOGYAKARTA — Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir secara terbuka mengkritik pola kebijakan pendidikan nasional yang dinilainya terlalu pragmatis dan bergantung pada kekuasaan. Menurut Haedar, pendidikan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan dijadikan alat politik atau komoditas ekonomi.
“Jangan letakkan pendidikan sebagai faktor kekuasaan, apalagi menjadi faktor uang. Salah kalau kita menempatkan pendidikan sebagai dua faktor tersebut. Siapa pun yang menjadi kepala dinas, direktur, atau pejabat publik lainnya, semua itu bukan urusan kekuasaan,” tegas Haedar dalam sambutannya.
Kritik terhadap Kebijakan yang Berganti Setiap Lima Tahun
Haedar menyoroti ketiadaan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan lintas pemerintahan. Ia mengatakan, Indonesia belum memiliki roadmap yang jelas tentang bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan akhir pendidikan. Yang terjadi selama ini, menurut dia, hanyalah kebijakan-kebijakan praktis yang berubah setiap periode.
“Kita belum memiliki roadmap tentang bagaimana strategi jangka panjang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai ultimate goal pendidikan. Yang sering terjadi adalah kebijakan-kebijakan praktis pada setiap periode pemerintahan. Itu memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab kebutuhan jangka panjang,” ujarnya.
Visi Indonesia Emas 2045 Jangan Hanya Jadi Agenda Politik
Lebih lanjut, Haedar mengingatkan agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak sekadar menjadi jargon politik yang berganti setiap lima tahun. Ia meminta agar seluruh program pembangunan manusia tetap berpijak pada amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Ketika pemerintah diberi kewajiban konstitusional untuk menyediakan pendidikan bagi semua warga negara, semestinya seluruh kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi. Namun, ketika hal itu belum sepenuhnya dapat dilakukan, maka lembaga swasta hadir untuk mengambil bagian,” tuturnya.
Peran Muhammadiyah Sejak Seabad Lalu
Dalam kesempatan itu, Haedar juga menegaskan peran strategis lembaga pendidikan swasta, khususnya Muhammadiyah, dalam membantu negara memenuhi hak masyarakat atas pendidikan. Ia menyebut organisasinya telah mengabdikan diri mendidik anak-anak bangsa dari keluarga menengah ke bawah jauh sebelum Indonesia merdeka.
“Hampir satu abad lebih Muhammadiyah mendidik anak-anak bangsa dari keluarga menengah ke bawah. Itu merupakan bentuk pengabdian yang luar biasa, bahkan telah dimulai sebelum Indonesia merdeka,” katanya.
Empat Langkah Strategis Pengelolaan Pendidikan
Di akhir sambutannya, Haedar mendorong seluruh jajaran Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal Muhammadiyah serta ‘Aisyiyah untuk terus melakukan pembaruan. Ia menyebut perlunya reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, hingga transformasi dalam strategi pengelolaan pendidikan agar mampu menjawab tantangan zaman.
“Yang diperlukan saat ini adalah reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, bahkan transformasi dalam strategi pengelolaan pendidikan. Semua itu merupakan tahapan yang saling berkesinambungan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju,” pungkasnya.
Acara peresmian Gedung MSUS tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Fajar Riza Ul Haq.
