YOGYAKARTA — Momentum libur sekolah yang mendongkrak kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak serta-merta membuat pelaku industri pariwisata bernapas lega. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY justru kompak menyoroti persaingan yang kian berat dengan daerah sekitar, terutama Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengungkapkan bahwa tekanan persaingan ini membuat pengusaha hotel di Yogyakarta kesulitan menaikkan tarif kamar meski memasuki high season. "Biaya operasional terus naik, tapi kami tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual karena konsumen punya banyak alternatif di luar kota," ujarnya dalam diskusi terbatas, Selasa (2/7).
Tarif Kamar Tertekan, Biaya Operasional Meroket
Menurut Deddy, persaingan dengan Magelang menjadi tantangan serius. Kawasan wisata seperti Borobudur dan sekitarnya menawarkan pakai menginap dengan harga lebih kompetitif. Akibatnya, okupansi hotel di DIY memang naik, tetapi marjin keuntungan justru menipis.
Data PHRI DIY mencatat rata-rata okupansi hotel di DIY selama libur sekolah mencapai 70 hingga 80 persen. Namun, angka itu belum cukup untuk menutup kenaikan biaya listrik, air, dan bahan baku makanan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
GIPI Soroti Daya Saing dan Regulasi Daerah
Sekretaris GIPI DIY, Joko Waluyo, menambahkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata soal harga. Ia menilai ada ketimpangan daya saing akibat perbedaan kebijakan daerah. "Magelang punya fleksibilitas lebih dalam menentukan tarif pajak dan retribusi, sementara di Yogyakarta bebannya lebih berat," jelas Joko.
Ia mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pariwisata terpadu. Menurutnya, sinergi antar-kabupaten/kota di DIY dan dengan provinsi tetangga harus diperkuat agar tidak saling mematikan.
Pelaku Usaha Minta Insentif dan Promosi Bersama
PHRI dan GIPI DIY sepakat mengusulkan sejumlah langkah konkret. Pertama, pemberian insentif fiskal bagi hotel yang mempertahankan tarif kompetitif. Kedua, penguatan promosi wisata terintegrasi yang tidak hanya fokus pada Yogyakarta, tetapi juga menggaet wisatawan untuk menginap lebih lama.
"Kami butuh kebijakan yang membuat Yogyakarta tetap menjadi destinasi utama, bukan sekadar tempat transit," kata Deddy. Jika tidak segera diatasi, ia khawatir pertumbuhan jumlah kamar hotel baru justru akan memperparah perang tarif yang merugikan semua pihak.
