YOGYAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan kesiapan menghadapi puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata mengatakan seluruh kabupaten telah menyiapkan anggaran rutin, namun jika dana tersebut tidak mencukupi, provinsi siap membackup melalui mekanisme anggaran perubahan.
"Dari masing-masing kabupaten di DIY itu sudah siap semua terkait dengan bagaimana mengatasi kekeringan di masyarakat pada puncak kemarau 2026," katanya.
Agustinus menyebut dampak kekeringan tahun ini lebih serius terjadi di tiga wilayah dibandingkan daerah lain seperti Sleman. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul.
Anggaran Dropping Air Gunungkidul Hampir Habis
Di Kabupaten Gunungkidul, pagu anggaran penyaluran bantuan air bersih diprediksi hanya mampu menopang distribusi hingga pertengahan September mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Purwono menyatakan pihaknya berencana mengajukan tambahan anggaran melalui pagu Belanja Tak Terduga (BTT) milik Pemkab Gunungkidul.
Hingga Jumat (21/8/2026), BPBD Gunungkidul telah menyalurkan 484 tangki air ke sejumlah kapanewon di Bumi Handayani. Jika ditotal dengan bantuan dari instansi lain, volume air bersih yang disalurkan mencapai 2,67 juta liter.
"Ini baru bantuan yang disalurkan oleh BPBD. Kalau ditotal bantuan air bersih diberikan mencapai 2,67 juta liter," kata Purwono.
10 Kapanewon Terdampak, Wilayah Perbukitan Jadi Prioritas
Bantuan air bersih dari BPBD Gunungkidul telah menjangkau 10 kapanewon, meliputi Wonosari, Semin, Girisubo, Rongkop, Tepus, Panggang, Saptosari, Ngawen, Ponjong, dan Purwosari. BPBD DIY hingga kini belum memiliki data rinci sebaran warga yang rawan terdampak, namun sebagian besar berada di daerah perbukitan.
"Potensi kekeringan di Gunung Kidul itu di Rongkop, Gedangsari, Panggang dan Tepus, itu kecamatan yang potensi kekeringannya cukup tinggi," ujar Agustinus.
Distribusi Air Tidak Hanya dari BPBD
Agustinus menegaskan anggaran dropping air tidak hanya bersumber dari BPBD. Instansi teknis lain seperti Dinas Sosial juga memiliki alokasi anggaran untuk penanganan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kemarau.
"Anggaran terutama untuk dropping air ke wilayah kekeringan tidak hanya di BPBD, tapi juga ada di Dinas Sosial, dan nanti kita siap membackup ke teman-teman kabupaten untuk mengatasi kekeringan," katanya.
Meski anggaran menipis, Purwono mengaku tidak khawatir karena penyaluran secara mandiri oleh kapanewon masih berlangsung. Kebutuhan air bersih warga tetap dapat ditangani sambil menunggu proses pengajuan tambahan anggaran BTT selesai diproses.
