BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan dukungan anggaran untuk membantu kabupaten/kota menangani kekeringan saat puncak musim kemarau 2026. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dampak kekeringan yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September. Empat kabupaten di DIY disebut telah menyiapkan anggaran rutin masing-masing, dengan Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul menjadi wilayah dengan risiko terdampak paling serius.
YOGYAKARTA — BPBD DIY memastikan kesiapan anggaran untuk mem-backup pemerintah kabupaten dan kota dalam pendistribusian air bersih saat puncak kekeringan tiba. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata mengatakan, berdasarkan prakiraan BMKG, puncak kemarau 2026 akan terjadi pada periode Agustus sampai September.
"Dari masing-masing kabupaten di DIY itu sudah siap semua terkait dengan bagaimana mengatasi kekeringan di masyarakat pada puncak kemarau 2026," kata Ruruh di Yogyakarta, Senin.
Kabupaten dengan Risiko Kekeringan Tertinggi
Tidak semua wilayah di DIY memiliki tingkat kerawanan yang sama terhadap kekeringan. BPBD menyebut dampak paling serius akan dirasakan di tiga kabupaten, yaitu Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul. Sementara itu, Kabupaten Sleman dinilai memiliki risiko yang lebih rendah.
Untuk wilayah Gunung Kidul, sejumlah kecamatan telah diidentifikasi sebagai titik rawan. "Potensi kekeringan di Gunung Kidul itu di Rongkop, Gedangsari, Panggang dan Tepus, itu kecamatan yang potensi kekeringannya cukup tinggi," ujarnya.
Skema Anggaran: Dari BTT hingga APBD Perubahan
BPBD DIY menyatakan kabupaten/kota telah menyiapkan anggaran rutin untuk penanganan awal. Namun, jika biaya penanganan dinilai tidak mencukupi, pemerintah provinsi siap turun tangan melalui mekanisme anggaran perubahan.
"Kemudian, nanti kalau mengatasi kekeringan tidak cukup dengan dana belanja tak terduga (BTT), kami juga menyiapkan anggaran di level provinsi nanti dengan anggaran perubahan. Kita sudah siap," tegas Ruruh.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa anggaran untuk pengiriman air bersih tidak seluruhnya berada di BPBD. Sebagian alokasi dana juga tersebar di instansi teknis lain, seperti Dinas Sosial, yang akan berkoordinasi untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.
"Anggaran terutama untuk dropping air ke wilayah kekeringan tidak hanya di BPBD, tapi juga ada di Dinas Sosial, dan nanti kita siap membackup ke teman-teman kabupaten untuk mengatasi kekeringan," jelasnya.
Data Sebaran Wilayah Terdampak Masih Disusun
Saat ini, BPBD DIY belum merilis data rinci mengenai jumlah warga atau luas wilayah yang berpotensi rawan kekeringan. Pihaknya masih melakukan pemetaan, namun memastikan sebagian besar titik rawan berada di daerah perbukitan.
Koordinasi antarwilayah dan penyiapan logistik air bersih akan terus dimatangkan menjelang masuknya puncak kemarau. Masyarakat di daerah rawan diimbau untuk mulai melakukan konservasi air dan melaporkan kendala akses air bersih ke pemerintah setempat.
