DI YOGYAKARTA — Keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa menurunkan cadangan di Bali sekitar tiga hingga empat hari dan memicu antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pengamat energi Ali Ahmudi Achyak menilai persoalan tidak berhenti di logistik, karena selisih harga Pertalite dengan BBM nonsubsidi berpotensi menggeser pola konsumsi masyarakat. Pemerintah bersama Pertamina telah mempercepat pengiriman dan menambah armada kapal untuk memulihkan pasokan.
Pengamat energi Ali Ahmudi Achyak menyampaikan penilaian itu kepada Republika, beberapa waktu setelah antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum menjadi perhatian publik. Fenomena di Bali dan beberapa daerah lain memperlihatkan tantangan menjaga kelancaran distribusi BBM, bukan semata soal stok nasional.
Keterlambatan Kapal Pengangkut BBM dari Jawa
Gangguan distribusi di Bali menjadi gambaran paling jelas dari persoalan ini. Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM dari Jawa sempat menurunkan cadangan wilayah itu sekitar tiga hingga empat hari.
Pemerintah bersama Pertamina bergerak cepat. Pengiriman dipercepat dan armada kapal ditambah untuk memulihkan pasokan. Langkah itu menepis anggapan bahwa antrean terjadi karena BBM nasional benar-benar habis.
Selisih Harga Subsidi dan Nonsubsidi Dorong Peralihan Konsumsi
Ali menilai antrean perlu dilihat dari dua sisi: perubahan permintaan dan kemampuan distribusi. Selisih harga yang semakin lebar, menurut dia, mendorong konsumen mempertimbangkan ulang pilihan bahan bakarnya.
"Fenomena ini sangat mungkin berkaitan dengan disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi. Ketika selisih harganya semakin lebar, masyarakat tentu akan mempertimbangkan kembali pilihan konsumsinya berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing," kata Ali.
Contoh paling gamblang ada pada pengguna Pertamax. Ketika tekanan ekonomi meningkat, sebagian dari mereka berpotensi beralih ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran. Jika perpindahan berlangsung luas dalam waktu berdekatan, permintaan Pertalite bisa naik lebih cepat dari perkiraan.
SPBU yang semula punya persediaan cukup untuk kebutuhan harian bisa menghadapi lonjakan penjualan dalam hitungan jam. Antrean pun muncul meski stok nasional masih tersedia.
Stok Nasional Aman Bukan Jaminan Stok di Setiap SPBU
Ali mengingatkan lonjakan permintaan bukan satu-satunya pemicu antrean. Keterlambatan pengiriman dan keterbatasan persediaan di lokasi tertentu bisa menimbulkan kondisi serupa.
"Persoalannya bukan hanya berapa banyak BBM yang tersedia, melainkan apakah pasokan tersebut dapat disalurkan ke lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Masyarakat, kata dia, perlu memahami perbedaan antara cadangan nasional dan ketersediaan di SPBU. Cadangan nasional mencerminkan BBM dalam sistem pasokan, termasuk persediaan di fasilitas penyimpanan, hasil pengolahan kilang, pasokan impor, dan arus distribusi yang terus berjalan.
Angka itu tidak selalu menggambarkan jumlah bahan bakar yang siap dibeli di setiap SPBU. "Stok BBM nasional yang aman tidak otomatis menjamin setiap SPBU selalu memiliki BBM yang cukup pada setiap waktu," kata Ali.
Evaluasi Distribusi Harus Menyeluruh, Bukan Sekadar Cadangan Nasional
Ali menilai pemerintah dan badan usaha perlu mengevaluasi persoalan ini secara menyeluruh. Acuan tidak cukup hanya cadangan nasional, tetapi juga persediaan terminal, jadwal pengiriman, stok SPBU, dan tingkat konsumsi masyarakat.
Setiap jenis gangguan menuntut respons berbeda. Lonjakan konsumsi membutuhkan penyesuaian distribusi, keterlambatan pengiriman memerlukan perbaikan logistik, sedangkan kekurangan pasokan di wilayah tertentu perlu direspons dengan tambahan suplai.
Pendekatan itu dinilai penting agar penanganan antrean tidak bersifat sementara. Keandalan distribusi jangka panjang bergantung pada kemampuan membaca pergerakan permintaan sebelum antrean terbentuk.
Harga Pertalite Ditahan, Harga Nonsubsidi Mengikuti Pasar
Kebijakan pemerintah mempertahankan harga Pertalite bertujuan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang sensitif terhadap kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi dapat disesuaikan mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ketika selisih harga dengan Pertalite melebar, sebagian konsumen punya alasan ekonomi untuk beralih ke bahan bakar yang lebih murah.
Praktisi migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo, menilai disparitas harga sebagai salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Perbedaan harga yang terlalu tinggi berpotensi mendorong perpindahan konsumsi sekaligus membuka peluang penyimpangan distribusi.
